Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
YUNA ANNISA, PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA
PEREMPUAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Bireuen)
2019
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 65), pp., tabl., bibl.
Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara
umum mengatur mengenai hak-hak tersangka, dan mengenai hak-hak tersangka
perempuan diatur khusus di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Perempuan memiliki hak khusus seperti hak untuk diperiksa di ruang
pelayanan khusus, sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan,
dipisahkan penempatannya dari ruangan tersangka laki-laki dan penerapan
prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. Namun demikian meskipun
hak-hak tersangka perempuan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,
dalam kenyataannya peraturan tersebut belum diterapkan sepenuhnya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak
tersangka perempuan pada tingkat penyidikan, untuk menjelaskan hambatan
dalam pemenuhan hak-hak tersangka perempuan pada tingkat penyidikan, dan
untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pada tingkat penyidikan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian
hukum yang bersifat yuridis empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh
dari lapangan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti buku-buku teks, teori-
teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang merupakan data
sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersangka
perempuan di tingkat penyidikan belum terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari
proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tanpa memberlakukan perlakuan
khusus terhadap tersangka perempuan. Terhadap tersangka yang diperiksa
mendapat perlakuan yang tidak baik, seperti penyidik dalam melakukan
pemeriksaan berkata kasar. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi
hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka perempuan diantaranya
melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) peningkatan kinerja
dan kualitas pelayanan publik, dan penyediaan sarana pelayanan khusus terhadap
tersangka perempuan.
Disarankan agar menerapkan pelayanan khusus terhadap tersangka
perempuan seperti ruangan khusus pemeriksaan perempuan. Sumber daya
penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bireuen dapat ditingkatkan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat penegak hukum dengan
melakukan pelatihan kepada penyidik mengenai hak-hak khusus yang harus
diperoleh tersangka perempuan. Penyidik memperhatikan setiap tersangka
perempuan sesuai dengan keadaan masing-masing tersangka dan memperhatikan
hak-haknya.

Tidak Tersedia Deskripsi