Electronic Theses and Dissertation

i
ABSTRAK
DIAN FRASETIO,
2019
EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA (Suatu
Penelitian Di Wilayah Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 55), pp., tabl., bilb.,
Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.
Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Adat Dan Istiadat, peradilan adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 18
perkara di mana beberapa di antaranya merupakan perkara pidana, salah satu tujuan
dari peradilan adat ini tentu meminimalisir perkara yang diajukan ke peradilan formal
namun dalam praktiknya peradilan adat belum berjalan dengan baik, hal ini dapat
dilihat dari sedikitnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui peradilan adat.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah mekanisme
penyelesaian tindak pidana yang tertuang di dalam qanun sudah sesuai dengan
mekanisme penyelesaian tindak pidana yang ada di dalam masyarakat adat Gayo di
Aceh Tengah sehingga dapat menunjukkan eksistensi peradilan adat dan menjelaskan
hambatan serta kendala yang dialami peradilan adat dalam menjaga eksistensinya di
masyarakat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian
hukum yang bersifat yuridis empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh dari
lapangan melalui proses wawancara dan memadukannya dengan data sekunder seperti
buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan tulisantulisan ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan secara substansi sudah sesuai dengan mekanisme yang
ada di dalam masyarakat namun terdapat perbedaan secara prosedur karena sifat hukum
adat yang lebih fleksibel, lemahnya pemenuhan hal-hal prosedural ini menunjukkan
lemahnya eksistensi peradilan adat di masyarakat. Kemudian terdapat beberapa
kendala dan hambatan dalam praktik peradilan adat seperti masih terdapat tumpang
tindih dalam aturan hukum, kurangnya pemahaman aparatur kampung terkait dasar
hukum peradilan adat, dan kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat di mana
masyarakat lebih memilih penyelesaian perkara melalui jalur hukum daripada melalui
peradilan adat.
Diharapkan pihak peradilan adat dapat memenuhi prosedur-prosedur yang telah
diatur di dalam peraturan perundang-undangan sehingga memperkuat eksistensi
peradilan adat dan pemerintah bisa menyempurnakan dasar hukum peradilan adat dan
lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik peradilan
adat.

Tidak Tersedia Deskripsi