Electronic Theses and Dissertation

TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN GERBANG
PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) OLEH BANK
INDONESIA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,66) p.p., bibl.
Khairani, S.H., M.Hum
ABSTRAK
M. Andri Ghafary,
2019
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran
Nasional (National Payment Gateway) diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan
dikeluarkannya sistem pembayaran terbaru di Indonesia yang disebut dengan Gerbang
Pembayaran Nasional (GPN). GPN memungkinkan pengguna kartu ATM/debit dan/atau
kredit berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran. Hadirnya
GPN sebagai sistem pembayaran baru di Indonesia, disinyalir masih dapat menimbulkan
permasalahan-permasalahan yang belum dapat mewadahi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat yang memakai sistem GPN.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan (PBI)
No.19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)
dalam mengeluarkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai sistem pembayaran
terbaru di Indonesia, dan mengkaji permasalahan apa yang dapat timbul dari keb ijakan
tersebut, serta mengkaji langkah penyelesaian seperti apa yang dapat diambil untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam peneltian ini
adalah jenis penelitian normatif. Untuk memperoleh data penelitian, cara yang digunakan
adalah dengan melakukan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, undang-
undang, jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini bahwa PBI No.19/8/PBI/2017 tentang
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) adalah GPN masih memiliki
permasalahan-peramasalahan yang masih belum dapat mewadahi kepentingan masyarakat
pemegang kartu ATM/debit berlogo GPN, masyarakat yang memakai sistem pembayaran
ini masih masih belum dapat melakukan transaksi di berb agai tempat seperti di luar
negeri, namun disisi lain peraturan tersebut mewajibkan bank-bank yang mengeluarkan
kartu ATM/debit dan/atau kartu kredit mengharuskan nasabah untuk memiliki kartu
berlogo GPN, sehingga masyarkat tidak diberikan pilihan selain harus memiliki dua (2)
kartu ATM dan/atau debit yang belum tentu digunakan untuk kebutuhannya sendiri.
Peraturan mengenai GPN juga masih memiliki dampak yang belum efisien terhadap
seluruh elemen masyarakat, terutama dampak yang tidak efisien dari skema biaya
Merchant Discount Rate (MDR) kepada UMKM kecil.
Bank Indonesia disarankan untuk meninjau kembali peraturan mengenai GPN
tersebut, khususnya ketentuan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan sistem
pembayaran tersebut, serta menambahkan beberapa ketentuan yang memiliki dampak
yang efisien di seluruh lapisan masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi