Electronic Theses and Dissertation

PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH
PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK
(Suatu Penelitian di Cabang Rumah Tahanan Kelas
IIB Bireuen)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp., bibl., tabl.,app.
ABSTRAK
Adi Satya,
2019
Tarmizi, S.H.,M.Hum.
Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan
pendidikan dan pengajaran termasuk narapidana anak.Namun meskipun sudah
diatur masih ada anak belum terpenuhi untuk memperoleh hak pendidikan, di
Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen terdapat narapidana anak yang
sedang menjalani masa pidananya dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total 13
orang narapidana anak belum mendapatkan pendidikan formal.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak memperoleh
pendidikan bagi anak pidana di Cabang Rumah Tahanan kelas IIB Bireuen,
kendala dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dan upaya-upaya yang
dilakukan oleh petugas rutan dalam mengatasi kendala dalam pemenuhan hak
memperoleh pendidikan bagi anak pidana di Cabang Rumah Tahanan kelas IIB
Bireuen.
Data dalam penelitian ini kepustakaan (library research) dan penelitian
lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data
primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian
kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan objek yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB
Bireuen belum memberikan hak pendidikan formal bagi narapidana anak.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Cabang Rumah Tahanan dalam
pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak adalah kekurangan sarana
prasarana, tidak adanya petugas pendidikan dan pengajaran, kurangnya
pembimbing konseling dan pembina di bidang kerohanian,pendidikan dan
kejiwaan yang memiliki keahlian dibidangnya. Upaya yang dilakukan oleh
petugas rutan dalam mengatasi kendala terkait pemenuhan hak pendidikan
formal bagi anak pidana di Cabang Rumah Tahanan Kelas IIB Bireuen yaitu
akan menjalin kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan
baik formal atau non-formal, merencanakan secara terinci kebutuhan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.
Disarankan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan karena kurangya memasukan hak-hak anak yang
ada pada Konvensi Hak-Hak Anak agar selaras dengan hak-hak anak yang ada
dan penambahan jumlah personil staf cabang Rutan Bireuen serta peningkatan
kompetensi staf Cabang Rutan Bireuen.

Tidak Tersedia Deskripsi