Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NISAUL FARAZDHILA : TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERATURAN
2019
PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014
TENTANG PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH
PEMERINTAH ACEH

(Suatu Penelitian di wiliayah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v) (pp,54) (bibl,) (tbl,1)


Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H
Untuk mendukung mengurangi angka kemiskinan, telah dibentuk Tim
Koordinasi Program Percepatan Penanggungan Kemiskinan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan yang berisikan Program-Program Kesejahteraan Sosial salah satunya
termasuk permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Aceh pada bulan Maret 2018 menunjukkan Aceh menempati
peringkat ke-6 se-indonesia dan ke-1 se-Sumatera sebagai daerah termiskin.
. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Peraturan Presiden
Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan
yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, Faktor yang mempengaruhi kurang
maksimalnya penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh, serta upaya yang
dilakukan dalam penanggulangan Kemiskinan di Banda Aceh.




Penulisan skripsi ini menggunakan metode Penelitian yuridis empiris.
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan yang bersumber dari kepustakaan yang
diperoleh dari Peraturan Perundangan-undangan, buku, dan dokumen resmi.
Sedangkan Penelitian Lapangan memperoleh data yang diperoleh langsung dari objek
penelitian melalui wawancara langsung dengan informan dan responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor
166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh
pemeritah Kota Banda Aceh dalam menangani kemiskinan belum maksimal dalam
melakukan program penanggulangan. Faktor tidak maksimal pengurangan
kemiskinan dikarenakan belum adanya kesatuan Data kemiskinan dan tidak adanya
sinergi dari berbagai pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mental
penduduk miskin yang emosional. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah
Aceh adalah menggunakan satu data yaitu BDT (Basis Data Terpadu) yang khusus
menangani masalah kemiskinan dan berisikan profil penduduk miskin secara lengkap.
Disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan Evaluasi terhadap pelaksaan
program tersebut, memperbanyak penyediaan fasilitas balai pelatihan serta berpusat
pada satu data yaitu BDT agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam
penanggulangan kemiskinan.

Tidak Tersedia Deskripsi