NISAUL FARAZDHILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK NISAUL FARAZDHILA : TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERATURAN 2019 PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH ACEH (Suatu Penelitian di wiliayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v) (pp,54) (bibl,) (tbl,1) Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H Untuk mendukung mengurangi angka kemiskinan, telah dibentuk Tim Koordinasi Program Percepatan Penanggungan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berisikan Program-Program Kesejahteraan Sosial salah satunya termasuk permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada bulan Maret 2018 menunjukkan Aceh menempati peringkat ke-6 se-indonesia dan ke-1 se-Sumatera sebagai daerah termiskin. . Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh, serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Kemiskinan di Banda Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan metode Penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahapan yang bersumber dari kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Perundangan-undangan, buku, dan dokumen resmi. Sedangkan Penelitian Lapangan memperoleh data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan informan dan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh pemeritah Kota Banda Aceh dalam menangani kemiskinan belum maksimal dalam melakukan program penanggulangan. Faktor tidak maksimal pengurangan kemiskinan dikarenakan belum adanya kesatuan Data kemiskinan dan tidak adanya sinergi dari berbagai pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mental penduduk miskin yang emosional. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah menggunakan satu data yaitu BDT (Basis Data Terpadu) yang khusus menangani masalah kemiskinan dan berisikan profil penduduk miskin secara lengkap. Disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan Evaluasi terhadap pelaksaan program tersebut, memperbanyak penyediaan fasilitas balai pelatihan serta berpusat pada satu data yaitu BDT agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam penanggulangan kemiskinan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 58220 2019-06-17 11:59:54 2019-06-17 14:10:38 machine generated