Electronic Theses and Dissertation

ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENERBITAN
LETTER OF CREDIT SEBAGAI TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis*
M. Nur **
Sanusi Bintang***

ABSTRAK

Penggunaan Letter of Credit sebagai transaksi bisnis internasional semakin meningkat di era globalisasi. Untuk itu perlu dikaji bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit yang berbentuk perjanjian baku, mengingat bank wajib menyesuaikan perjanjiannya dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya perlu dikaji bagaimana peranan notaris dalam perjanjian plafond Letter of Credit dan bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan Letter of Credit dari discrepancies dokumen yang disyaratkan dalam Letter of Credit seperti dalam putusan No.1381/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit, menjelaskan peranan notaris dalam perjanjian plafond Letter of Credit, dan menjelaskan penyelesaian sengketa penggunaan Letter of Credit sebagai transaksi bisnis internasional menurut hukum nasional akibat ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP).
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan data primer dalam bentuk wawancara sebagai data pendukung, dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan ditarik kesimpulan secara deduktif .
Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Letter of Credit, belum mencerminkan bargaining position yang seimbang, dalam pengaturan klausula hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut masih mencantumkan klausula yang dilarang, mengenai ketentuan tarif dapat berubah sewaktu-waktu, klausula eksemsi (pembebasan) dan belum menerapkan format perjanjian baku. Akibat hukumnya, perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Rumusan asas keseimbangan belum menggambarkan keseimbangan sebagai konsep yang utuh untuk mengarah pada tujuan keadilan. Kedua, peranan notaris dalam perjanjian plafond Letter of Credit cenderung berpihak kepada bank. Bank yang melakukan perjanjian kerja sama dengan notaris, mengakibatkan notaris tidak mandiri dan berpihak. Sikap kecenderungan notaris dalam membuat perjanjian tanpa melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak, mengakibatkan notaris melanggar kode etik dan kewenangannya dalam membuat perjanjian. Ketiga, Ketiadaan pilihan hukum dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) mengakibatkan eksportir dan importir harus mencantumkan klausula pilihan hukum dalam perjanjian dasarnya, untuk menyelesaikan permasalahan baik wanprestasi ataupun discrepancies dokumen Letter of Credit.
Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut. Pertama, disarankan kepada OJK untuk membuat suatu regulasi format perjanjian baku yang lebih khusus untuk Letter of Credit, terutama ketentuan mengenai maksimum tarif yang jelas dalam penggunaan Letter of Credit dan pengaturan klausula eksemsi (pembebasan) yang lebih seimbang dalam perjanjian. Kedua, disarankan kepada notaris untuk menolak segala bentuk perjanjian kerja sama antara bank dengan notaris mengenai penyediaan jasa-jasa notaris, agar notaris dapat menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, jujur, mandiri, tidak berpihak. Perlu adanya fasilitas aplikasi online resmi untuk laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Ketiga, Perbankan dapat bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Ekspor Impor Seluruh Indonesia (APREISINDO) untuk memberikan sosialisasi dan informasi kepada pelaku bisnis ekspor impor, untuk menghindari discrepancies penggunaan Letter of Credit di masa yang akan datang.


Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Letter of Credit, Transaksi Bisnis Internasional

Tidak Tersedia Deskripsi