Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Sayyidatul karimah
2019
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
183/Pid.Sus/2014/PN.Sgi TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN TANPA IZIN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 54) pp.,bibl.,app.
Nurhafifah, S.H., M.Hum.
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha
pertambangan tanpa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal
40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1)atau ayat (5) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Namum kenyataanya, Jaksa Penuntut
Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan dan hakim tidak
memerhatikan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam
menjatuhkan pidana bersyarat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Jaksa Penuntut Umum
tidak cermat dalam membuat surat dakwaan dan pertimbangan dalam
menjatuhkan pidan bersyarat atas Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2014/PN.Sgi tidak
memerhatikan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Data dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh
data sekunder dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan
dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat
dalam membuat surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum umum membuat surat
dakwaan tunggal yang seharusnya jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan
kumulatif karena terdakwa melakukan tindak pidana lain sekaligus dengan tindak
pidana penambangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat
kepada terdakwa karena terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengalanginya lagi. Dan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarakat tidak
memerhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi keluarga korban
dan masyarakat.
Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar cermat dalam membuat
surat dakwaan. Dan kepada hakim disarankan untuk memjatuhkan hukuman
sesuai dengan peraturan yang berlaku agar adanya efek jera terhadap terdakwa,
dan agar hakim mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum terhadap korban dan masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi