Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN QANUN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
Pengarang
MUTIARA MILA ZANOFA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1503101010329
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Mutiara Mila Zanofa
2019 Analisis Yuridis Perubahan Qanun Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii,52) pp., bibl., tbl.
Dr. M.Nur, S.H., M.Hum.
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan Aceh akan terwujud apabila sesuai dengan asas kemanfaatan. Sudah ada 4 Qanun yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan Dana otonomi Khusus. Perubahan Qanun ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian, pengelolaan dana otonomi khusus belum memenuhi asas kemanfaatan dan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan maupun dari pendidikan, pengetasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur Provinsi Aceh dan juga setiap Kabupaten/Kota.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Qanun ini mengalami beberapa kali perubahan juga pertimbangan hukum pada setiap perubahan Qanun. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal melalui Dana otonomi Khusus
Dalam metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa Qanun, dan ditambah wawancara dengan DPRA, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Akademisi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab Qanun terus berubah karena pengelolaan dana otonomi khusus yang dikelola pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota belum mencapai hasil yang maksimal, dan pengawasan pada pengelolaan dana otonomi khusus ini belum berjalan dengan cukup baik sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hasil musrenbang.
Disarankan agar Pemerintah Aceh melaksanakan pengawasan yang maksimal baik secara langsung maupun tidak langsung, agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan program. Upaya untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebaiknya menyusun suatu rencana strategi untuk dapat meningkatkan manfaat yang maksimal dari Dana Otonomi Khusus Aceh.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN QANUN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS (MUTIARA MILA ZANOFA, 2019)
IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI ACEH UTARA (MUNANDA, 2023)
EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNAN DI ACEH (STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN IRWANDI YUSUF-NOVA IRIANSYAH 2017-2022) (FARAH FADHILA, 2022)
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM (Maya Surya, 2022)
FUNGSI PENGAWASAN DPRA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN TERKAIT DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH (Ridha Fachri, 2023)