Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Teuku
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN
TERHADAP PEMYEDIAAN FASILITAS RAMAH
Amirul




(KADRIAH, S.H., M.Hum.)
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008,
DISABILITAS
Muhaimin
(2019)
(Suatu Penelitian di PT. Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan Kota Sabang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,68) pp.,bibl.,tbl

perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima)
tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dan perlindungan terhadap konsumen
kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk
diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas
khusus tersebut.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan
hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas, tanggung jawab PT.
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Kota
Sabang sebagai pelaku usaha, terhadap tidak terdapatnya fasilitas ramah
disabilitas pada armada kapal pengangkutan, serta menjelaskan upaya yang
dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal tidak tersedianya fasilitas khusus
dalam sarana dan prasarana pengangkutan yang merupakan hak konsumen
disabilitas.
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis-empiris yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data lapangan berupa
hasil wawancara serta observasi sebagai data primer dan kajian kepustakaan
berupa peraturan perundang-undangan dan buku sebagai data sekunder.
Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi
konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku
usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus
karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha
dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah
mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal
tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang.
Disarankan kepada konsumen disanilitas untuk lebih sadar akan hak nya,
serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan
aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan
diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara
berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka

Tidak Tersedia Deskripsi