T AMIRUL MUHAIMIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK Teuku TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP PEMYEDIAAN FASILITAS RAMAH Amirul (KADRIAH, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, DISABILITAS Muhaimin (2019) (Suatu Penelitian di PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kota Sabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,68) pp.,bibl.,tbl perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dan perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas khusus tersebut. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen penyandang disabilitas, tanggung jawab PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Kota Sabang sebagai pelaku usaha, terhadap tidak terdapatnya fasilitas ramah disabilitas pada armada kapal pengangkutan, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal tidak tersedianya fasilitas khusus dalam sarana dan prasarana pengangkutan yang merupakan hak konsumen disabilitas. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data lapangan berupa hasil wawancara serta observasi sebagai data primer dan kajian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku sebagai data sekunder. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Disarankan kepada konsumen disanilitas untuk lebih sadar akan hak nya, serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 57860 2019-06-13 10:35:02 2019-06-13 10:43:19 machine generated