Electronic Theses and Dissertation

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP
PRODUK BERBAHAN DASAR MELAMIN
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN
PERSYARATAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL
INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55,) pp., bibl, tabl.
ABSTRAK
Taufik Adrian
2019
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.
Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum
Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dijelaskan hak konsumen adalah untuk mendapatkan kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada
praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang belum melindungi hak konsumen yang
telah di jelaskan di dalam pasal 4 UUPK. Di dalam pratik jual beli kemasan pangan
berbahan melamin di Kota Banda Aceh masih banyak pelaku usaha menjual kemasan
pangan berbahan melamin tidak memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) yang
dapat membahayakan konsumen dalam segi kesehatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan. alasan-alasan yang
menyebabkan kemasan pangan berbahan melamin diperjual belikan di Kota Banda
Aceh, mekanisme pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi berkaitan dengan
perlindungan konsumen kepada pelaku usaha kemasan pangan berbahan melamin di
Kota Banda Aceh, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak
konsumen kemasan pangan berbahan melamin di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
Normatif, data yang digunakan berdasarkan kepada penelitian kepustakaan (library
research) dan lapangan (field research). Kemudian data yang didapatkan dianalisis
menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach), untuk
selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya tulis skripsi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, alasan-alasan terjadinya
penjualan produk kemasan pangan berbahan melamin tidak memiliki SNI, karena
besarnya permintaan dari konsumen itu sendiri sehingga mendukung pelaku usaha
untuk terus memasok produk melamin tersebut, dan didukung dengan kurangnya
pengawasan pemerintah terhadap perdagangan produk melamin tersebut, sehingga
pelaku usaha secara bebas dapat menjual kemasan pangan tidak memiliki SNI.
Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
telah sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Upaya yang telah dilakukan
untuk melindungi konsumen adalah dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi
kepada konsumen.
Disarankan kepada konsumen untuk lebih memilih kemasan pangan melamin
yang memiliki label SNI. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan
kewenangan pengawasan kepada setiap Disperindag Kabupaten Kota sehingga tugas
pengawasan dapat berjalan secara efektif. Disarankan kepada YaPKA lebih
mempromosikan YaPKA kepada masyarakat, menyediakan kantor yang tetap dan
memiki beberapa anggota yang tetap.

Tidak Tersedia Deskripsi