Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PERANAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MANTAN NARAPIDANA POLITIK GAM TAHUN 2015-2017
Pengarang
REZA FACHRI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1410104010046
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan sebuah lembaga yang menangani proses reintegrasi terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. BRA lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM atau Memorandum of Understanding, MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 6 tahun
2015 tentang BRA serta MoU Helsinki merupakan landasan pedoman BRA dalam menjalankan peranannya. Masalah yang kemudian muncul yaitu belum terealisasi sepenuhnya proses reintegrasi terhadap mantan narapidana politik GAM, hal ini dibuktikan dengan adanya demonstrasi dari mantan narapidana politik GAM yang berlangsung dari tahun 2016 sampai 2018 dengan tuntutan alokasi tanah, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan BRA dan mengkaji hambatan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM tahun 2015-2017 yaitu, pertama bantuan pemberdayaan ekonomi, kedua bantuan sosial, ketiga jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, kelima rehabilitasi fisik, mental, dan psikososial. Adapun juga hambatan BRA yaitu, pertama lemahnya sinergi antar lembaga, kedua belum tersedianya data yang valid, ketiga kendala penentuan kebutuhan strategis dan penyusunan perencanaan, keempat keterbatasan anggaran, kelima penyaluran bantuan belum transparan dan aspiratif, keenam tingginya nilai politis yang memperlihatkan sisi nepotisme, ketujuh lemahnya desain program yang dijalankan BRA. Disarankan dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM hendaknya, Pemerintah RI agar mengucurkan anggaran untuk reintegrasi melalui APBN karena dana APBA belum sesuai dengan jumlah kebutuhan di lapangan, dan BRA segera merampungkan data base keseluruhan sasaran penerima bantuan, serta harus adanya perencanaan program yang tepat sasaran, diperlukannya evaluasi secara mendalam terhadap program yang sudah dijalankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan agar sistem penyaluran bantuan transparan dan aspiratif.
Kata Kunci : BRA, MoU Helsinki, Reintegrasi
Tidak Tersedia Deskripsi
EVALUASI BADAN PENGUATAN PERDAMAIAN ACEH (BP2A) DALAM PENYELESAIAN REINTEGRASI ACEH 2015 (Indra Perdana, 2017)
INTEGRITAS PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI ACEH (AGHOFFAR, 2021)
INTEGRITAS PANWASLIH PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH (Muhd. Arbiansyah Farthuby, 2023)
DAMPAK KESEJAHTERAAN MANTAN KOMBATAN GAM TERHADAP LAHIRNYA POTENSI KONFLIK BARU DI WILAYAH LINGE (Muhammad Rusydi. DR, 2016)
PERAN PARTAI ACEH DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MANTAN INONG BALEE KABUPATEN PIDIE (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KEMBANG TANJONG) (Heri Saputra, 2018)