Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Relasi Struktur Pemerintahan Sipil dan Mantan Kombatan Militer GAM Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Pasca MoU Helsinki”. GAM merupakan sebuah gerakan politik bersenjata yang lahir dan berkembang di Aceh. Sejak dideklarasikannya GAM pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, gerakan politik bersenjata ini terus bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan perlawanan bersenjata untuk menuntut kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atas ketidakadilan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik. Pejuang GAM yang saat ini mengemban amanat rakyat dapat dijadikan sebagai simbol dari harapan-harapan rakyat Aceh dalam menggapai kehidupan yang layak tanpa adanya kemiskinan dan pengangguran pasca konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji relasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki antara pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM. Teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi dan Teori Kebijakan, dimana melihat mantan kombatan Militer GAM pasca MoU Helsinki dilihat dari dualitas struktur dan memperoleh tujuan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh melalui kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara semi struktur dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposif. Berdasarkan hasil pengolahan data secara interaktif. Hasil penelitian ini bahwasannya pada relasi struktur pemerintahan sipil dan mantan kombatan militer GAM dalam pengambilan kebijakan pemerintah pasca MoU Helsinki hingga terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh ternyata dalam perjalanannya tidaklah semudah apa yang dibayangkan dan di cita-citakan, dana reintegrasi tidak dimasukkan dalam agenda kebijakan pemerintah Aceh serta terjadi ketidakharmonisan di antara para elit mantan kombatan militer GAM yang sedang duduk di Pemerintahan Aceh maupun yang sudah tidak menjabat lagi, hal ini merupakan salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah dan menghambat dalam memaksimalkan sektor-sektor unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.
Kata Kunci: Struktur, GAM, Kebijakan Pemerintah

Tidak Tersedia Deskripsi