Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENGUKURAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Pengarang
MUHAMMAD RIZKI ALWAHIDI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401103010132
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
1
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRACT
The purpose of this study was to measure the level of regional financial transparency and see the correlations between the wealth of the local government and BPK's opinion on the level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia.
The sample taken in this study is probability sampling with Slovin method. The number of samples used in this study is 224 districts / cities. The data obtained were analyzed using Pearson correlation method.
The results of this study indicate that the average level of regional financial transparency in districts / cities in Indonesia is 18.85%. The highest value is 71% obtained by Natuna Regency and the lowest value is 2.09 obtained by 48 regencies / cities in Indonesia. The results of this study also show that the level of local government wealth and BPK's Opinion have a very low relationship to the level of regional financial transparency.
Keywords: Regional Financial Transparency, BPK’s Opinion, The Level Of
Local Government Wealth
ix
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat transparansi keuangan daerah dan melihat korelasi antara kekayaan pemerintah daerah dan opini BPK pada tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode Slovin. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 224 kabupaten / kota. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode korelasi Pearson Correlations.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah di kabupaten / kota di Indonesia adalah 18,85%. Nilai tertinggi adalah 71% diperoleh oleh Kabupaten Natuna dan nilai terendah adalah 2,09 yang diperoleh oleh 48 kabupaten / kota di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah dan Opini BPK memiliki hubungan yang sangat rendah dengan tingkat transparansi keuangan daerah.
Kata Kunci: Transparansi Keuangan Daerah, Opini BPK, Kekayaan Pemda
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PROBLEMATIKA PADA IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (SASTRI ARIFAH, 2020)
PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN, REGULASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE (Kuasa, 2016)
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA) (m. chalis, 2016)
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH) (FIRDAUS, 2016)
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT BPK, VARIAN ANGGARAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA INTERNET (MUHAMMAD YASIR, 2018)