Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (BPKA)
Pengarang
M ALFI SYAHRIZAL - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401003010026
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, melakukan wawancara dan observasi di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) adalah salah satu bentuk kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya tugas tersebut ditujukan kepada Pejabat Perbendaharaan Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBD yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan APBD. Dalam rangka perwujudan tata kelola APBD yang efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBD yang profesional dan berintegritas. Bendahara Penerimaan sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
Untuk penerimaan PAD sendiri mempunyai beberapa prosedur yang harus dilaksanakan yaitu : 1) Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja; 2) Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala; 3) Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban; 4) Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.
Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sudah memadai dan sesuai dengan mekanisme tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh yang mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 tahun 2013.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2015 (Mulyana Utami, 2017)
PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI ACEH (Said Mahdani, 2025)
ANALISIS RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI ACEH PERIODE 2000-2010 (Arie Kardiarsa, 2024)
ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA DANA ALOKASI UMUM DALAM MEMBIAYAI PENGELUARAN DAERAH DI KOTA SABANG (Adnen Syahputra, 2025)
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI DI SKPD PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH) (Husni, 2025)