Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI ACEH)
Pengarang
FERDIANSYAH PUTRA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1403101010213
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2019
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
FERDIANSYAH PUTRA,
2018 PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 93), pp., bibl.
(ROSMAWATI, S.H., M.H.)
Rohingya merupakan etnis yang tanpa kewarganegaraan (stateless person) di Myanmar. UNHCR Indonesia mencatat ada lebih dari empat gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai laut Indonesia sejak kurun waktu 2000-an, yaitu pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Dari jumlah Pengungsi Rohingya yang melarikan diri tersebut, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Dalam menangani para pengungsi ini, UNHCR adalah salah satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan tugas dan peranannya di Indonesia,UNHCR masih belum sepenuhnya menjalankan tupoksi nya secara efektif dan optimal, seperti yang telah UNHCR berikan kepada Pengungsi Anak Rohingya yang berada di Bangladesh.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Aceh, Indonesia. Dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak Rohingya yang ada di Indonesia saat ini.
Untuk itu, dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian hukum normatif dimana kajian utamanya adalah data sekunder berupa konvensi 1951 tentang status pengungsi, konvensi Hak Anak 1989 dan juga Perpres No 125 Tahun 2016 tentang perlindungan pengungsi dari Luar Negeri dan juga data primer berupa data dari wawancara. Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan yang telah diberikan oleh UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya terutama Pengungsi Anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan memenuhi standarisasi hak-hak pegungsi. Selama ini, UNHCR hanya memberikan inisiator dan Refugee Status Determination (RSD), sedangkan bantuan seperti fasilitator, mediator dan rekonsiliator. UNHCR belum memberikan dan menjalankan perlindungan tersebut, seperti yang telah UNHCR berikan terhadap Pengungsi Anak Rohingya yang ada di Bangladesh.
UNHCR Indonesia seharusnya lebih aktif dalam melaksanakan Tupoksi nya dilapangan serta bekerjasama dengan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani pengungsi Anak. Dan untuk pemerintah Indonesia, disarankan agar selalu bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional yang bergerak dibidang kemanusiaan dan pengungsi secara intensif dalam memberikan perlindungan, agar hak-hak pengungsi dapat terjamin dan terjaga di tempat pengungsian.
Tidak Tersedia Deskripsi
ASAS NON REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH (ZULFAHMI, 2024)
CONSTITUTIONAL PROTECTION FOR CHILD REFUGEE IN INDONESIA: THE ROHINGYA CASE IN ACEH (SRI MULIANA AZHARI, 2021)
FENOMENA PENGUNSGI ROHINGNYA DI LADONG KABIUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 TINJAUAN TERHADAP RESPON LOKAL DAN REGIONAL (MONAWARAH, 2025)
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 2016 OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA TAHUN 2020 (ANNAHUL LIZANI, 2022)
ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL REGULATION NO. 125 OF 2016 IN THE CONTEXT OF HUMAN TRAFFICKING RISKS (Sandya Aprillia Haryani, 2025)