Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI PEREKRUTAN TENTARA ANAK
Pengarang
MUHAMMAD TAUFIQ - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1303101010262
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
MUHAMMAD TAUFIQ,
2017
PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PEREKRUTAN TENTARA ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( iv, 70) pp., bibl.
Dr. Mahfud, S.H., M.H..
UNICEF merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh hak-hak anak di dunia, salah satunya memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat konflik bersenjata. Banyak pihak yang berkonflik menggunakan anak-anak sebagai bagian kekuatan militernya. Perekrutan tentara anak (sebagaimana yang tertera pada Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict) merupakan suatu pelanggaran yang menrenggut hak-hak kebebasan anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya UNICEF mengatasi terhadap perekrutan tentara anak di sejumlah negara yang sedang berkonflik serta hambatan-hambatan yang di hadapi oleh UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di negara konflik.
Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa UNICEF membentuk 3 program yakni; Disarmament (peluncutan senjata), Demobilization (demobilisasi), dan Reintegration (reintegrasi) dalam mengatasi perekrutan tentara anak di negara yang berkonflik. Adanya prinsip non-intervensi, belum maksimalnya peraturan perundang-undangan mengenai batas usia anak, dan kurang nya inisiatif dalam menerapkan tes DNA sebagai bukti familial (keluarga), kovensi-kovensi internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak hanya mengikat negara dan tidak mengikat kelompok separatis yang kerap merekrut anak sebagai tentara, perekrutan tentara anak yang melewati lintas batas negara membuat UNICEF sulit untuk mengembalikan anak-anak kepada keluarganya masing-masing.
Di sarankan dalam hal menyelamatkan anak-anak dari korban perekrutan tentara, negara-negara yang telibat harus dapat memberikan legalitas yang lebih luas terhadap UNICEF agar memudahkan dalam mengindentifikasi, menyelidiki, dan menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara dan mengesampingkan Prinsip non-Intervensi. Serta perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sama antara UNICEF dengan Organisasi-organisasi lainnya baik internasional maupun lokal.
i
Tidak Tersedia Deskripsi
PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND TERHADAP PENGAWASAN PERWALIAN ANAK YATIM DI BAITUL MAL ACEH (Syifa Azzahra, 2026)
CONSTITUTIONAL PROTECTION FOR CHILD REFUGEE IN INDONESIA: THE ROHINGYA CASE IN ACEH (SRI MULIANA AZHARI, 2021)
THE GRAVE VIOLATION AGAINST SYRIAN CHILDREN AS A VICTIM KILLING AND MAIMING IN ARMED CONFLICT (Farah Elsa Nova, 2017)
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PROTECTION ON CIVILIAN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE COMMITTED BY THE UNITED NATIONS PEACEKEEPERS (Revalyani, 2017)
TANGGUNG JAWAB MANTAN TENTARA ANAK TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL STUDI KASUS (PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL NO.ICC-02/04-01/15 DOMINIC ONGWEN) (MUHAMMAD DHAFRAN MUHTADI BILLAH, 2025)