Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Andri Juliswan, PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP
2018 ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Polres Aceh Singkil)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,53) pp, bibl

(Rizanizarli, S.H., M.H.)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 59 menyebutkan bahwa, perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Namun pada kenyataannya perlindungan khusus tidak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Aceh Singkil dan hal tersebut menunjukkan bahwa tidak diberikannya perlindungan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyebab perlindungan khusus belum diterapkan, hambatan dan upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik (purposive sampling), dan yang menjadi reponden adalah kasat narkoba dan pekerja sosial pendamping anak. Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, anak seharusnnya tidak boleh ditahan dan digabungkan bersamaan dengan orang dewasa selama anak tersebut masih mendapatkan jaminan dari orang tua/wali ataupun keluarga dan tidak menghilangkan barang bukti sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan.

Tidak Tersedia Deskripsi