Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RIKO SUKREVI
2018 PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELAYARAN KAPAL PENUMPANG (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii.87), pp., bibl., app.
(Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H.)
Didalam Pasal 208 huruf (a) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan tugas Syahbandar adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak laik laut membawa penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh. akibatnya tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati terhadap permasalahan dalam keselamatan pelayaran.
jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti bagaimana berlakunya hukum dan untuk mengetahui apakah hukum akan bekerja efektif atau telah bekerja efektif. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku dan jurnal, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan KSOP Malahayati belum memberikan hasil yang maksimal, adapaun hambatan yang ditemui adalah masih adanya kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal dan tidak memenuhi standar kelaiklautan kapal sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh KSOP Malajayati adalah meningkatkan sosialisasi keselamatan pelayaran kepada pawang kapal, masyarakat serta memberikan alat keselamatan kapal, seperti pelampung, Life Jaket, dan radio kepada pawang kapal secara berkesinambungan.
Disarankan perlu adanya peningkatan koordiansi dan kepedulian antara pihak-pihak terkait terhadap permasalahan transportasi dari dan ke Pulau Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menindak secara tegas nahkoda kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal

Tidak Tersedia Deskripsi