Electronic Theses and Dissertation

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN DI KABUPATEN SIMEULUE
Safdiarman
Eddy Purnama
Saleh Syafe’i
ABSTRAK
Pengaturan pendidikan di Indonesia sangat urgen, mulai dari tingkat pemerintah nasional sampai tingkat daerah. Provinsi Aceh secara khusus diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya dalam masalah pendidikan. Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh telah mengimplementasikan kebijakan melalui Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur’an, untuk dapat di implementasikan qanun tersebut, maka dibutuhkan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana TPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi Pasal 4 dan 6 Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur’an? (2) Apakah yang menjadi kendala-kendala yuridis dan sosiologis pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan qanun tersebut?.
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Qanun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Taman Pendidikan Al-Qur’an oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, serta kebijakan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan perintah yang terdapat dalam qanun.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, memerlukan penelitian lapangan dalam pengumpulan data. Sumber data yang dipakai adalah data primer, skunder dan data tersier. Data yang diperoleh baik dari data primer maupun skunder dan tersier, dianalisis dengan pendekatan kualtatif yaitu analisis terhadap data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembentukan qanun tersebut tidak terlepas dari kurangnya minat masyarakat Simeulue untuk menjalankan TPA-TPA yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dengan keberadaan qanun tersebut, bisa membangkitkan kembali gairah masyarakat tentang betapa pentingnya menggalakkan pembelajaran agama di masing-masing daerahnya. Kemudian perjalana qanun tersebut sampai saat sekarang ini belum terealisasi secara baik, hal ini bisa dilihat misalnya belum berdirinya semua TPA di setiap desa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh qanun itu sendiri. Begitu juga halnnya dengan belum terbitnya peraturan bupati yang diinginkan oleh qanun tersebut. Sehingga dengan kendala-kendala tersebut, perjalanan qanun masih belum terlaksana dengan baik.

Disarankan supaya Pemda Simeulue lebih serius menjalankan perintah qanun tersebut dengan cara melaksanakan setiap dari perintah qanun itu sendiri. Supaya keberadaan qanun ini, bukan hanya berada dalam kertas saja, tetapi bisa terealisasi sebagaimana yang diinginkan. Begitu juga halnya dengan masyarakat, supaya dapat menggalakkan kembali pembelajaran agama, karena pembelajaran agama merupakan pondasi penting untuk kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih untuk masyarakat Simeulue yang berada pada perbatasan Daerah Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya non Islam.

IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 31 YEAR 2012 ON THE QUR'AN EDUCATION PARK IN SIMEULUE DISTRICT
By
Safdiarman
Eddy Purnama
Saleh Syafe’i
ABSTRACT
Education is something that is very important, and obligatory to follow it, even the government is obliged to finance it. So many educational settings are made, ranging from national to regional level. Aceh province is specifically authorized to regulate its territory from a number of lines, as well as education. One of the rules in the area of Aceh precisely in Simeulue district about education is found in Qanun Number 31 Year 2012 on Education Park of Qur'an. The main issues in this study are (1) How is the implementation of the command contained in Articles 4 and 6 Qanun Number 31 Year 2012 on Taman Pendidikan Qur-Koran? (2) What are the juridical and sociological constraints of the Simeulue Regency government in implementing the qanun?.
The aim of this study is to know the implementation of Qanun Number 31 of 2012 on Education Park of Qur'an by Simeulue District Government, and what policy has been done by Simeulue Regency Government in executing the order contained in qanun.
The research method used is sociological juridical research method, although also still require field research in data collection. Sources of data used are primary and secondary data in the form of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials. Data obtained from both primary and secondary data, analyzed with qualitative approach that is analysis of content.
The results indicate that the establishment of the qanun is inseparable from the lack of interest of the Simeulue community to run the existing TPAs. So with the existence of the qanun, it can revive people's passion about the importance of promoting the learning of religion in their respective regions. Then the course of the qanun until now has not been realized properly, this can be seen for example not yet the establishment of all the landfill in each village as has been ordered by qanun itself. The same is true with the regulation not yet issued by the regent. So with these obstacles, the journey of qanun still has not been done well.
It is suggested that the local government of Simeulue more seriously carry out the qanun command by executing each of the qanun commands themselves. So that the existence of this qanun, not only in the paper, but can be realized as desired. So is the case with the community, in order to re-promote the learning of religion, because the study of religion is an important foundation for the life of Muslims, both in the world and in the hereafter. Especially for the people of Simeulue who are on the border of North Sumatra Region that the majority of the population is non-Muslim.

Tidak Tersedia Deskripsi