Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Muhammad Mufti,
2018




Adi Hermansyah, S.H., M.H.
Dasar pertimbangan dalam pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan di atur dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencabutan indungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuaman putusan hakim. Dalam tindak pidana pencucian uang para pelaku dikenakan Pasal 10 huruf b KUHP yaitu perampasan barang-barang tertentu dalam Pasal 39 ayat (1) sudah dijelaskan barang-barang kepunyaan dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan di rampas untuk negara. Dalam praktiknya, masih banyak harta-harta yang di rampas tidak seluruhnya bahkan hanya sebagaian harta yang dimilik pelaku dirampas untuk negara.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upaya penyidik dalam penyelidikan kasus tindak pidana dalam tindak pidana narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhakan tindak pidana tamabahan serta untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan pencucian uang dalam tindak pidana narkotika.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari serta menelaah teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum serta peraturan perundang-undangan (library research) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (field research) dengan proses mewawancarai secara langsung kepada responden dan infroman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan masih banyak hambatan yang ditemukan dipersidangan dan bukti-bukti yang tidak cukup. Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara masih banyak pertimbangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana hakim tidak terlalu serius dalam memutuskan perkara yang yang besar bahkan ada yang terlalu ringan dalam putusan hakim tersebut. Mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan hakim bisa saja memutuskan perkara dalam satu persidangan sekaligus apabila bukti yang ditemukan cukup di persidangan tetapi dalam perkara ini hakim tidak memutuskan sekaligus padahal bukti yang ditemukan dilapangan sudah cukup kuat
Disarankan kepada hakim yang memutuskan suatu perkara agar lebih baik lagi dalam hal memutuskan suatu perkara dan mempertimbangkan alasan-alasan yang kuat dalam memutuskan perkara, mengapa bagi pelaku kejahatan pencucian uang harus diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuat.

Tidak Tersedia Deskripsi