LILIS MUNIRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2018 id Indonesia

Null

ABSTRAK LILIS MUNIRA PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM 2018 PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH ATAU PRESUMPTION OF INNOCENT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54)pp.,bibl.,tabl. ( Mukhlis, S.H., M.Hum ) Prosedur penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Proses pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka itu sendiri. Namun dalam kenyataannya masih terjadi kekerasan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Seharusnya tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai di peroleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas presumption of innocent). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab pelaksanaan pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan di Polres Aceh Besar tidak sesuai dengan ketentuan prosedur penyidikan, hak dan kedudukan tersangka terpenuhi atau tidak selama proses penyidikan dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh instansi/pimpinan terhadap anggotanya yang menyalahi pelaksanaan prosedur penyidikan di Polres Aceh Besar. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian secara yuridis empiris yaitu dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai beberapa responden dan informan dan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah terjadi tindakan penyalahgunaan prosedur pemeriksaan terhadap tersangka pada tahap penyidikan di Polres Aceh Besar yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dimana tidak ditempatkannya hak dan kedudukan tersangka yaitu terhadap haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, dan telah melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh instansi/pimpinan terhadap anggotanya yang menyalahi pelaksanaan prosedur penyidikan adalah memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan anggotanya dalam bentuk teguran secara lisan maupun tulisan yang berisikan hukuman terhadap para pelanggarnya. Disarankan kepada penyidik/penyidik pembantu untuk mematuhi dan menaati serta melaksanakan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang serta bagi pelanggar agar diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan pelanggarannya agar tindakan penyalahgunaan prosedur penyidikan tidak terjadi kembali. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 47535 2018-09-20 15:08:00 2018-09-20 15:21:17 machine generated