Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
SITI RAUVITTA, INTERVENSI POLITIK TERHADAP PELELANGAN
2013 PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2013
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(vi, 58), pp, bibl, app

(Dr. Suhaimi, SH,. M. Hum dan M. Jafar, SH,. M.Hum)
Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi terus melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan proyek konstruksi membutuhkan kegiatan pelelangan guna memperoleh penyedia jasa terbaik. Dalam proses pelelangan sering kali ditemukan adanya intervensi politik dalam penentuan pemenang lelang. Hal tersebut berdampak pada proses pelelangan proyek yang berjalan tidak sesuai dengan cita-cita Pemerintah Aceh karena ditemukan dalam berbagai tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya intervensi politik dalam proses pelelangan proyek konstruksi dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap intervensi politik terhadap pelelangan proyek konstruksi di Kota Banda Aceh tahun 2013.
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya intervensi politik terhadap pelelangan proyek konstruksi di Kota Banda Aceh tahun 2013 adalah adanya politik balas jasa dalam memperoleh kekuasaan, adanya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, adanya persaingan tidak sehat dan monopoli pekerjaan, adanya tekanan dari pemimpin, dan tidak berjalannya prinsip transparansi dalam sistem pelelangan melalui e-procurement. Sedangkan Pemerintah Kota Banda Aceh menilai bahwa proses pelelangan proyek konstruksi sudah berjalan dengan baik sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan apapun terkait intervensi politik terhadap pelelangan proyek konstruksi dalam pembangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2013.
Disarankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan terbebas dari pelanggaran dan tindakan kecurangan yang berujung pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kata kunci : intervensi politik, pelelangan dan proyek konstruksi.

Tidak Tersedia Deskripsi