<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="47339">
 <titleInfo>
  <title>KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (SUATU STUDI DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Muhammad Nur</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2018</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Dissertation</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
KAJIAN  HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK &#13;
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL&#13;
(Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) &#13;
&#13;
Ediwarman&#13;
Muhammad Nur&#13;
**&#13;
&#13;
Eddy Purnama&#13;
&#13;
Dahlan Ali&#13;
****&#13;
&#13;
 &#13;
*&#13;
***&#13;
Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah&#13;
menentukan  bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas )&#13;
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah&#13;
melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan&#13;
‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi&#13;
orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau&#13;
ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah&#13;
Kabupaten/Kota. Qanun belum mengatur tentang sanksi yang harus dipenuhi oleh&#13;
pelaku berupa perlindungan korban kejahatan. Kehadiran Qanun hukum jinayah&#13;
di Aceh diharapkan menjadi  solusi terbaik terhadap anak yang melakukan&#13;
pelecehan seksual, sehingga qanun tersebut  dapat diterapkan secara sempurna.&#13;
Adapun yang menjadi permasalahan  yaitu: Bagaimana  konstruksi aturan hukum&#13;
tentang sanksi terhadap anak yang melakukan  pelecehan seksual dalam  Qanun&#13;
hukum Jinayah? Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak pelaku  pelecehan&#13;
seksual dalam perspektif  Qanun Hukum Jinayah? Bagaimana penerapan&#13;
kebijakan hukum pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim &#13;
Hukum Nasional di Indonesia? &#13;
Penelitian  ini bertujuan untuk: Mengkaji, menganalisis  dan&#13;
menjelaskan konstruksi aturan hukum tentang sanksi terhadap anak yang&#13;
melakukan kejahatan pelecehan seksual dalam  Qanun hukum Jinayah. Mengkaji,&#13;
menganalisis dan menjelaskan ketentuan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan&#13;
pelecehan seksual dalam perspektif  Qanun Hukum Jinayah. Mengkaji,&#13;
menganalisis dan menjelaskan secara mendalam  penerapan kebijakan hukum&#13;
pidana terhadap anak dalam Qanun hukum jinayah dalam Sistim  Hukum&#13;
Nasional di Indonesia. &#13;
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian&#13;
terhadap kaedah hukum  dan terhadap sinkronisasi hukum.Tahap penelitian Yuridis&#13;
Normatif, melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur).  Sepanjang&#13;
diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melangkapi studi kepustakaan.&#13;
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan  perundangundangan,&#13;
&#13;
pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan  pendekatan  sejarah &#13;
                                                           &#13;
serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif  adalah sebagai&#13;
bahan klarifikasi terhadap sumber data.  &#13;
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, konstruksi aturan&#13;
hukum tentang sanksi terhadap anak pada Pasal 67  Qanun Hukum Jinayah Aceh,&#13;
sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik&#13;
dengan hukum. Akan  materi qanun perlu penyesuaian dengan perkembangan&#13;
ilmu hukum pidana, yaitu harus mengatur perlindungan khusus terhadap korban &#13;
pelecehan seksual. Sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual&#13;
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Qanun Hukum Jinayah masih bersesuaian&#13;
dengan Maqashid Syari’ah terkait dengan kewajiban memelihara agama dan&#13;
memelihara keturunan. Memelihara Agama merupakan  hal yang sangat urgen,&#13;
karena Agama sebagai kebutuhan primer pertama bagi kehidupan manusia.&#13;
Menjaga keturunan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dan ini&#13;
menunjukan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan&#13;
derajat kebinatangan. Maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan&#13;
hukum  tentang larangan mendekati zina. Kebijakan hukum pidana terhadap&#13;
sanksi  anak yang melakukan pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun&#13;
Hukum Jinayah berupa hukuman cambuk, sesuai dengan Sistim  Hukum&#13;
Nasional di Indonesia. Kedudukan Qanun Hukum Jinayah dalam Sistem Hukum&#13;
Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional dan oleh&#13;
karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam&#13;
Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu tidak&#13;
ada pertentangan antara regulasi tentang Syari’at Islam yang sudah berlaku di&#13;
Provinsi Aceh dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia,&#13;
karena Aceh berkedudukan sebagai daerah otonomi khusus.  &#13;
Saran yang direkomendasikan yaitu perlu ada pengaturan tentang sanksi&#13;
yang harus dipenuhi oleh pelaku pelecehan sekual berupa perlindungan terhadap &#13;
korban pelecehan seksual secara langsung. Sehingga diharapkan kepada&#13;
Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menyesuaikan konstruksi hukum tentang&#13;
sanksi terhadap anak yang diatur  pada Pasal 67  Qanun Hukum Jinayah Aceh.&#13;
Kedudukan Aceh sebagai salah satu Propinsi yang mempunyai kewenangan&#13;
khusus  untuk melaksanakan syari’at Islam, maka diharapkan tidak ada lagi pihak&#13;
yang mempertentangkan keberadaan Qanun Hukum Jinayah, karena secara&#13;
yuridis tidak ada pertentangan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Aceh&#13;
dengan sistem hukum Nasional,  termasuk Qanun Hukum Jinayah. &#13;
&#13;
 &#13;
Kata Kunci: Qanun, Hukum jinayah, Sanksi, Anak, Pelecehan seksual &#13;
                                                            &#13;
*&#13;
Mahasiswa Prodi Doktor  Ilmu Hukum &#13;
**&#13;
Promotor &#13;
***&#13;
Co-Promotor &#13;
****&#13;
Co-Promotor &#13;
&#13;
ABSTRACT&#13;
 &#13;
A STUDY OF QANUN JINAYAH (CRIMINAL LAW) ON SANCTION TO&#13;
UNDERAGED PERPETRATOR OF SEXUAL HARASSMENT CRIME &#13;
(A Study of Criminal Law Policy Perspective)&#13;
 &#13;
Muhammad Nur&#13;
&#13;
Ediwarman&#13;
**&#13;
&#13;
Eddy Purnama&#13;
&#13;
Dahlan Ali&#13;
****&#13;
&#13;
 &#13;
*&#13;
***&#13;
Article 67 of the Aceh Qanun (Law) Number 6 of 2014 on Qanun Jinayah&#13;
stipulates that if a child who has reached the age of 12 (twelve) years but has not&#13;
yet reached 18 (eighteen) years or is not married has committed Jarimah (crime),&#13;
the child may be charged by the ‘uqubat (sanction) not exceed 1/3 (one third) of the&#13;
'Uqubat that has been determined for adults and/ or returned to his/ her parents/&#13;
guardians or placed in a place provided by the Aceh Government or Regency/ city&#13;
government. The qanun has not regulated sanctions that must be fulfilled by the&#13;
perpetrators in the form of protection of crime victims. The establishment of the&#13;
Qanun Jinayah in Aceh is expected to be the best solution for children who commit&#13;
sexual abuse so that the qanun can be applied correctly. As for the problem that is;&#13;
what is the construction of the rule of law regarding sanctions against children who&#13;
commit sexual harassment in the Qanun Jinayah? What is the provision of&#13;
sanctions against children who commit crimes of sexual harassment in the&#13;
perspective of the Qanun Jinayah? How is the application of criminal law policy to&#13;
children in the Qanun Jinayah in National Legal System in Indonesia? &#13;
This research aims to review, analyze, and explain the construction of the&#13;
rule of law concerning sanctions against children who commit crimes of sexual&#13;
harassment in the Qanun. Jinayah, assess, analyze and interpret the provisions of&#13;
sanctions to child perpetrators of sexual harassment crimes in the perspective of&#13;
Qanun Jinayah, assess, analyze and explain in depth the application of criminal&#13;
law policies to children in the Qanun Jinayah in the National Legal system in&#13;
Indonesia. &#13;
This type of research is normative legal research, that is, research on&#13;
legal methods and legal synchronization. Normative Juridical research stage is&#13;
done through literature study (review of literature). As long as necessary,&#13;
interviews can be conducted to complete the literature study. The approach used in&#13;
assessing problems is the legislative approach, the concept approach and the case&#13;
approach. The case approach in normative research is as a clarification material&#13;
to the data source. The approaches used in reviewing the second problem were the&#13;
legislative, comparative and the historical approach. &#13;
Based on the results of the study, it can be seen that the construction of&#13;
the legal rules on sanctions to children in Article 67 Qanun Jinayah of Aceh is by&#13;
the principle of best interests for children in conflict with the law. The qanun&#13;
material needs to be adapted to the development of criminal law science, which&#13;
must regulate special protection for victims of sexual harassment. Sanctions for&#13;
children who commit sexual harassment as stipulated in Article 67 of Qanun&#13;
Jinayah is still in conformity with Maqashid Shari'ah (five foundational goals)&#13;
related to the duty to save religion and save offspring. To save Religion is a very&#13;
urgent thing because religion is the first primary need for human life. To save the&#13;
offspring is one of the things that must be done and this shows the high dignity of&#13;
human beings and at the same time distinguish it with the degree of bestiality. So&#13;
the teachings of Islam outlines the legal provisions for the prohibition of adultery.&#13;
Criminal law policy towards sanctions to children who commit sexual harassment&#13;
crime in the Qanun Jinayah is caning punishment, which is by the National Legal&#13;
System in Indonesia. The position of the Qanun Jinayah in the Indonesian Legal&#13;
System is part of the national legislation system, and hence the regulated norm or&#13;
regulated charge or content in Qanun is a subsystem of the national legal system.&#13;
Therefore there is no contradiction between the regulation of Islamic Sharia which&#13;
is applicable in Aceh Province with other laws and regulations in Indonesia&#13;
because Aceh is domiciled as a special autonomous region &#13;
The recommended suggestion is that there should be a regulation on&#13;
sanctions fulfilled by the perpetrators of sexual harassment, that is, the direct&#13;
protection of victims of sexual harassment. It is expected that the Government and&#13;
the Aceh House of Representatives adjust the law construction of sanctions to&#13;
children as regulated in Article 67 of Qanun Jinayah of Aceh. Because Aceh as one&#13;
of the provinces that has exclusive authority to implement Islamic Sharia, it is&#13;
expected that no one will contradict the existence of the Qanun Jinayah, for there&#13;
is no legal contradiction between the legal products produced by Aceh and the&#13;
National legal system, including Qanun Jinayah.&#13;
&#13;
Keyword : Qanun jinayah, Sanction underaged, Sexual harassment crime &#13;
                                                           &#13;
*&#13;
 Student of Doctoral Program of Law Science &#13;
**&#13;
 Promoter &#13;
***&#13;
 Co-Promoter &#13;
****&#13;
 Co-Promoter</note>
 <subject authority="">
  <topic>ISLAMIC LAW</topic>
 </subject>
 <subject authority="">
  <topic>CHILD ABUSE - CRIMINOLOGY - CRIMINAL LAW</topic>
 </subject>
 <classification>340.59</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>47339</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2018-09-19 16:33:52</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2019-07-11 09:27:15</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>