Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEKHUSUSAN ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMILU
Pengarang
TARMIZI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1310103010096
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu Tahun 2017) merupakan regulasi kepemiluan yang dibentuk oleh Legislatif bersama dengan Eksekutif Pusat sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang berimplikasi pada kekhususan Aceh dalam pelaksanaan Pemilu. Salah satunya terkait dengan pencabutan pasal 57 dan 60 ayat (1), (2), dan (4) dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara sepihak oleh UU Pemilu Tahun 2017 tanpa melalui prosedur konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlebih dahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara (primer) dan data tinjauan kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian rezim Pemerintahan Pusat telah berdampak pada disperioritas terhadap kekhususan Aceh. selain itu, kurangnya dukungan dan komitmen serta lemahnya pengawalan UUPA oleh elit-elit politik Aceh terutama yang memiliki jabatan politik di tingkat nasional juga memberikan momentum bagi Pemerintah Pusat yang masih memiliki pengaruh yang besar terhadap Aceh untuk menggeneralkan UUPA. Lahirnya UU Pemilu Tahun 2017 telah menghambat proses demokrasi di Aceh yang dapat dilihat dari konflik regulasi seperti yang terjadi pada lembaga pengawas Pemilu di Aceh yang menjadi debatable sehingga mengganggu tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung.
Kata Kunci: UU Pemilu Tahun 2017, Kekhususan Aceh, UUPA.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERKEMBANGAN YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH (ANSARULLAH, 2017)
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (CUT AZIZIAH RAUDHAH, 2025)
MEKANISME PENCABUTAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS ACEH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (KAUTSAR, 2021)
PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2017 (ANDRIAN AULIA MZ, 2025)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN (Dian Ramadhani, 2014)