T. Fitra Yusriwan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2018 id Indonesia

Theses

i PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH T. Fitra Yusriwan* Taqwaddin Husin** Efendi*** ABSTRAK Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak terjadi perbuatan maladministrasi. Mestinya diperlukan pengawasan oleh Ombudsman. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh? (2) Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh? (3) Bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap kendala dan hambatan pengawasan pelayanan publik yang dihadapi oleh lembaga Ombudsman Perwakilan Aceh? Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh, dan membahas kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh serta upaya pencegahan dan sosialisasi terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, penelitian yang bersifat analisis kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan responden dan informan. Kemudian setelah data tersebut terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif dengan pola piker deduktif. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pertama peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi kinerja pemerintah di Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya namun masih dijumpai para penyelenggara pelayanan publik masih kurang memahaminya. Kedua Faktor masih adanya kendala dan hambatan adalah kurangnya SDM, anggaran relatif sedikit, lembaga masih perwakilan, kantor belum definitif, belum sepenuhnya mengetahui tupoksi Ombudsman, belum adanya kesadaran dan kepatuhan aparatur. Ketiga upaya pencegahan dilakukan adalah dengan membuat Survey kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik, sosialisasi, merangkul jejaring rakan Ombudsman, membuka akses teknologi media sosial untuk mempermudah masyarakat melaporkan maladministrasi. Serta Ombudsman memposisikan diri sebagai mitra dan pendekatan secara persuasif. Disarankan kepada Ombudsman RI Aceh agar bertambah ketat mengawasi dan aktif mengeluarkan saran korektif, dan kepada Ombudsman RI supaya menambah penerimaan SDM, Anggaran, mengupayakan lembaga dalam bentuk satker dan kantor secara definitif. Disarankan untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan sosialisasi agar layanan publik tidak merugikan masyarakat. Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman dan Pemerintah di Kota Banda Aceh LOCAL GOVERNMENT - LAW OMBUDSMEN - LAW 342.066 7 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 47169 2018-09-19 09:18:58 2019-06-11 12:27:50 machine generated