Electronic Theses and Dissertation

i
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH
DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH
T. Fitra Yusriwan*
Taqwaddin Husin**
Efendi***
ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI Perwakilan Aceh
berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun
daerah. Namun dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan
pelayanan publik masih banyak terjadi perbuatan maladministrasi. Mestinya
diperlukan pengawasan oleh Ombudsman. Masalah pokok penelitian ini adalah (1)
Bagaimana Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan
terhadap kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh? (2) Apa saja kendala dan hambatan
yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap
kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh? (3) Bagaimana upaya-upaya pencegahan
terhadap kendala dan hambatan pengawasan pelayanan publik yang dihadapi oleh
lembaga Ombudsman Perwakilan Aceh?
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran
Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi kinerja Pemerintah di Kota
Banda Aceh, dan membahas kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman RI
Perwakilan Aceh serta upaya pencegahan dan sosialisasi terhadap kendala dan
hambatan yang dihadapi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris,
penelitian yang bersifat analisis kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data
dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan responden dan informan.
Kemudian setelah data tersebut terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif
dengan pola piker deduktif.
Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pertama peran Ombudsman RI
Perwakilan Aceh dalam mengawasi kinerja pemerintah di Kota Banda Aceh sudah
berjalan sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya namun masih dijumpai para
penyelenggara pelayanan publik masih kurang memahaminya. Kedua Faktor masih
adanya kendala dan hambatan adalah kurangnya SDM, anggaran relatif sedikit,
lembaga masih perwakilan, kantor belum definitif, belum sepenuhnya mengetahui
tupoksi Ombudsman, belum adanya kesadaran dan kepatuhan aparatur. Ketiga upaya
pencegahan dilakukan adalah dengan membuat Survey kepatuhan pemerintah
terhadap standar pelayanan publik, sosialisasi, merangkul jejaring rakan Ombudsman,
membuka akses teknologi media sosial untuk mempermudah masyarakat melaporkan
maladministrasi. Serta Ombudsman memposisikan diri sebagai mitra dan pendekatan
secara persuasif.
Disarankan kepada Ombudsman RI Aceh agar bertambah ketat mengawasi
dan aktif mengeluarkan saran korektif, dan kepada Ombudsman RI supaya
menambah penerimaan SDM, Anggaran, mengupayakan lembaga dalam bentuk
satker dan kantor secara definitif. Disarankan untuk lebih mengoptimalkan upaya
pencegahan dan sosialisasi agar layanan publik tidak merugikan masyarakat.
Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman dan Pemerintah di Kota Banda Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi