LAILAN SURURI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2018 id Indonesia

Null

PELAKSANAAN TERHADAP QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM SENGKETA/PERSELISIHAN RINGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala Banda Aceh dan Polsek Baitussalam Aceh Besar) ABSTRAK LailanSururi Dahlan Ali i 2 1 TeukuMuttaqin Mansur 3 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat untuk menyelesaikan 18 jenis penyelesaian sengketa/perselisihan. Dari 18 jenis perselisihan/sengketa tersebut dapat dibagi berdasarkan sifat perdata dan pidana. Adapun yang bersifat pidana yaitu : perselisihan dalam rumah tangga, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, penganiyaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), khalwat (mesum), dan perselisihanperselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Sementara jenis-jenis sengketa/perselisihan lainnya merupakan yang bersifat perdata. Namun dalam persengketaan laut dapat berupa perdata dan pidana tergantung pada perbuatan yang dilakukan. Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat yang dimana dalam hal ini memberikan peluang kepada peradilan adat untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada Kepolisian sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Dalam implementasinya Qanun tersebut juga dilaksanakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Namun kenyataannya, Polsek Syiah Kuala mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 menerima kasus tindak pidana ringan sebanyak 18 kasus dan pada Polsek Baitussalam sebanyak 11 kasus. Dari uraian jumlah kasus tersebut, ada fakta yang berbeda dengan Qanun yang telah diatur, yang seharusnya pihak Kepolisian tidak langsung menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan sebagaimana yang telah dijabarkan melalui Pergub dan SKB. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, siapa saja yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai faktafakta dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2008. Adapun sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta diperoleh dari penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanan dalam penyelesaian sengketa/perselisihan dalam hal tindak pidana ringan belum berjalan sesuai Pasal 13 ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008, begitupun mekanisme penyelesaian adat yang telah ditentukan dalam Pasal 17 Pergub Nomor 60 tahun 2013. Kewenangan Lembaga Adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan terbagi dalam kewenangan kultural (non yuridis formal) dan yuridis formal. Dalam hal ini bentuk kewenangan yuridis formal dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang diatur dalam Pasal 14 Qanun Nomor 9 tahun 2008. Kewenangan otonom dan independen lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Meskipun demikian kewenangan dari Peradilan Adat masih belum berjalan secara optimal, dikarenakan ketidaksesuaian dari masing-masing peran dan tugas dari lembaga tersebut yang tidak dapat difungsikan dan berjalan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Adapun hambatan dalam penyelesaian tindak pidana ringan juga mempengaruhi tidak berjalannya pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2008, seperti kebijakan pemerintah yang belum optimal, kurangnya hubungan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dengan Perangkat Adat, minimnya sosialisasi yang diberikan dan pemberdayaan lembaga adat yang belum maksimal. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar mempertahankan adat sebagai kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi. Dengan hadirnya Qanun Nomor 9 tahun 2008 ditengah-tengah masyarakat diharapkan agar dapat mengimplementasikan segala bentuk aturan yang akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan melalui peradilan adat. Fungsi kewenangan yang telah diberikan agar dapat dioptimalkan semaksimal mungkin berdasarkan peran dan tugas masingmasing dari aparat penegak hukum dan tokoh adat-tokoh adat. Sebagaimana yang telah dibentuk dalam Pergub, SKB, dan Qanun-Qanun yang berkaitan dengan adat. Disamping itu, dalam mengendalikan hambatan Pemerintah harus lebih kreatif dalam menjalankan program-program terbaru untuk dapat menerobos keberhasilan yang maksimal dalam mncapai tujuannya. Kata kunci: Pelaksanaan, Peradilan Adat, Sengketa/Perselisihan, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. 1 2 3 Mahasiwa KetuaKomisiPembimbing AnggotaKomisiPembimbing THE IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 9 YEAR 2008 ABOUT THE LIFE GUIDANCE OF CUSTOMS AND TRADITIONS IN SOLVING MINOR DISPUTES (A Research in Jurisdiction of Syiah Kuala Banda Aceh and Baitussalam Police Sector) ABSTRACT LailanSururi Dahlan Ali 5 4 TeukuMuttaqin Mansur 6 Based on the article 13 verse (1) of Qanun Number 9 Year 2008 about the life guidance of customs and traditions providing the authority to the customary institution to solve 18 types of disputes. The 18 disputes are classified based on civil and criminal law. The criminal law, such as family disputes, minor theft, livestock theft, cruel treatment, forest fires (small scale), harassment, slander, instigation (provoking), defamation, intimidation (depending on the type of the intimidation), khalwat OR mesum (affectionate contact between an unmarried couple), and other disputes violating the customs and traditions. While the other disputes are categorized as civil law. However, sea disputes could be both civil and criminal law, it depended on the crimes conducted. The customs disputes solution means giving opportunity to custom justice to solve the disputes traditionally before handing them over to the police as mentioned in the article 13 verse (3) Qanun number 9 Year 2008. In its implementation, the Qanun also conducted by Surat Keputusan Bersama(joint decree)which was explained in the governor regulation number 60 year 2013 about the implementation of disputes solution of customs and traditions.In fact, Syiah Kuala Police Sector accepted the minor criminal law as many as 10 cases from 2015 to 2017. In addition, Baitussalam Police Sector accepted 11 cases in the years. From the number of cases, the researchers found different facts of Qanun, the police sectors should not solve the minor criminal law problems as clearly explained in the Governor Regulation and joint decree. This research aimed to explain the implementation of minor criminal law of Qanun number 9 Year 2008, to find people having the authority to solve the criminal law, and to analyze obstacles in solving the criminal law. This study used empirical juridical research method by referring to the facts in the field. This was an analytical descriptive research describing the facts of the solution of minor criminal law of Qanun number 9 Year 2008. The data were obtained from library research about primary law material, secondary law material, and tertiary law material. The researchers also collected data from the field research. The data were collected, verified, classified, and narratively arranged and qualitatively analyzed. The findings of this research showed that the implementation of resolving disputes in term of minor criminal act was not in accordance with neither the Qanun number 9 Year 2008 or the mechanism of customs solution determined in the Article number 17 of the Governor Regulation Number 60 Year 2013. The authority of the customary institutions in the settlement of minor crimes is divided into the cultural (non-juridical formal) and formal juridical authority. In this case, the formal juridical authority is carried out by the customary figures as set forth in the Article 14 Qanun Number 9 Year 2008 about the customary institution. However, the authority of the customary institution has not run optimally due to the incompatibility of each role and responsibility of the institution which in turn do not work as stipulated in Qanun No 10 of 2018 concerning customary institution. Further autonomous and independent authorities are regulated in the Article 3 Qanun Number 10 Year 2008 regarding the customary institutions. Furthermore, the obstacles in the settlement of minor crimes also influence the unsuccessful implementation of Qanun Number 9 Year 2008 such as the less optimum government policy, the lack of coordination between the law enforcers and customs committee, the lack of socialization provided and the less optimum empowerment of the customary institutions. It is suggested that the government performance should maintain customs cultures as the local wisdom that should be appreciated. The existence of the Qanun Number 9 Year 2008 in the society is expected to be implemented to all types of regulations to ease people in solving the minor criminal law by the customs justice. In addition, the coordination between the law enforcer and customs leaders (traditional leaders) is important to build the partnership and cooperation as the mechanism regulated in the form of the Governor regulation and the joint decree to be adapted to the implementation of the settlement of minor criminal cases through the customary court. The function of authority bestowed should be utilized well based on the roles and responsibility of each law enforcer and customary figure as the governor decree, the joint decision letter and Qanun concerning the customs. In addition, to overcome the obstacles, the government should be creative in organizing the latest program to achieve best results. Keywords: Implementation, Customary Court, Disputes, Qanun Aceh Number 9 of 2008. 4 5 6 Student The Chair of supervisory committee The member of supervisory committee 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 47021 2018-09-18 13:43:05 2018-09-18 14:13:00 machine generated