Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk pembuatan KTP-el. Namun pada kenyataannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal itu diketahui dari masyarakat yang belum memiliki KTP-el.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam hal pemenuhan hak warga negara terhadap pembuatan KTP-el, menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pembuatan KTP-el, dan untuk mengetahui upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, tori-teori dan karya ilmiah lainnya. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam pemenuhan hak warga negara terhadap pembuatan KTP-el belum berjalan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi hambatan kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, faktor masyarakat yang tidak menetap di wilayah Aceh Barat, serta koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dengan setiap kecamatan masih belum maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menyediakan sumber daya manusia yang cukup, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mensosialisasikan tentang proses pembuatan KTP-el serta meningkatkan koordinasi dengan setiap kecamatan di wilayah Aceh Barat.
Disarankan kepada Bupati Aceh Barat untuk menempatkan sumber daya manusia yaitu jumlah tenaga kerja dan melengkapi peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan, mensosialisasikan tentang proses pembuatan KTP-el, serta meningkatkan koordinasi dengan setiap kecamatan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan wewenangnya dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak Tersedia Deskripsi