Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Verawati SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,70), pp., bibl., app.
(Safrina, S.H., M.H., M.EPM.)
Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan
nasabah debitor untuk melunasi utangnya. Keyakinan tersebut timbul karena
dipenuhinya segala persyaratan pemberian kredit, salah satunya adalah adanya
jaminan yang dapat memberikan kepastian dalam pelunasan utang kredit. Bank
BRI Unit Mutiara Sigli dalam menyalurkan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) mensyaratkan adanya suatu jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Pada kenyataannya, jaminan tersebut tidak dapat
dieksekusi sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan pelunasan utang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam
pemberian kredit dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan
jaminan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan
bahan utama berupa data sekunder antara lain perjanjian kredit (Surat Pengakuan
Hutang), peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan didukung oleh data
primer di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK
PNS didasarkan atas keyakinan bank bahwa debitor mampu melunasi utangnya.
Dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH
Perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada
kreditor untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitor
karena seluruh kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan
utangnya. Disamping itu, jaminan SK tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam
jaminan khusus karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. Akibat
hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS adalah sah karena telah
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum
dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah
satu syarat benda jaminan yaitu marketable atau dapat dinilai dengan uang dan
mudah untuk dijual guna melunasi utang kredit.
Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan
mengenai pembebanan jaminan SK PNS guna memberikan kepastian hukum.
Disarankan kepada pihak bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan dan
kepada PNS untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan.

Tidak Tersedia Deskripsi