Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP ASET TETAP DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
Pengarang
ADIVIA MUNAWARAH - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1401003010060
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) merupakan salah satu badan milik negara yang bertujuan mempromosikan program kependudukan dan keluarga berencana. BkkbN sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (Intansi Vertikal) melaksanakan seluruh kegiatannya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang digunakan oleh BkkbN harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mewujudkan pertanggungjawaban yang baik tentu diperlukan prosedur pelaksanaan anggaran yang dapat membantu system penggunaan anggaran pada satuan kerja (Satker) Perwakilan BkkbN di setiap Provinsi termasuk di Aceh.
Pada Perwakilan BkkbN Provinsi, pelaksanaan anggaran sangat ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP). Mereka yang akan membantu pelaksana kegiatan untuk memperoleh anggaran sesuai dengan kebutuhan yang tertera pada pagu anggaran setiap kegiatan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh BkkbN tentu harus dilengkapi setiap berkasnya dan diserahkan pada bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan untuk proses pencairan anggaran sebagai pengganti uang persediaan (UP), serta sebagai anggaran yang dibayarkan langsung (LS) kepada pihak ketiga.
Tidak Tersedia Deskripsi
PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH (RAHMAT NAZILLAH, 2016)
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MANAJEMEN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (Samhari Somawinata, 2024)
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, REGULASI, DAN KOMPENSASI TERHADAP MANAJEMEN ASET (STUDI PADA SATUAN KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DI INDONESIA) (Mita Arlini, 2015)
PENGARUH KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN MANAJEMEN ASET TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN ACEH UTARA ( Muhajir, 2017)
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN ALKON DAN NON ALKON PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ACEH (CHAIRUNNISAH, 2018)