ZIYAD MAULANA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2018 id Indonesia

Null

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh dibentuk dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/KMK.01/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003. Dalam mengemban tugas Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kas juga merupakan alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu. Pengertian lain dari segi akuntansi, yang dimaksud dengan kas adalah sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh yang sering terjadi pengeluaran kas pada saat pembayaran gaji pegawai negeri sipil, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), pembayaran untuk kegiatan operasional kantor, pembayaran perjalanan dinas pegawai dan pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 45717 2018-08-29 10:53:55 2018-08-29 11:16:36 machine generated