ANALISIS PROSES PENYUSUNAN APBA KEGIATAN TAHUNAN PADA BAPPEDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN APBA KEGIATAN TAHUNAN PADA BAPPEDA ACEH


Pengarang

Maulana - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1309200070101

Fakultas & Prodi

Fakultas / / PDDIKTI :

Penerbit

Banda Aceh : Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala., 2018

Bahasa

Indonesia

No Classification

658.154

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN APBA KEGIATAN
TAHUNAN PADA BAPPEDA ACEH

Oleh : Maulana
NIM : 1309200070101
Pembimbing : 1. Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak., CA.

2. Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ak.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan
anggaran kegiatan tahunan pada BAPPEDA Aceh apakah telah sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat
memperlancar pembiayaan pembangunan daerah. Metode penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BAPPEDA Aceh. Teknik
pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam
pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan
pegawai/karyawan BAPPEDA Aceh, dengan observasi langsung dan pengambilan
data dari lapangan yaitu dokumen yang terkait dengan Proses Penyusunan
Anggaran SKPA BAPPEDA Aceh serta menelaah teori-teori yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara ringkas struktur APBD
terdiri dari: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Proses penyusunan anggaran
pembangunan daerah pada kantor BAPPEDA terdiri dari beberapa tahapan dan
saling berkaitan yang disusun berdasarkan dokumen RPJP Aceh, RPJM Aceh,
Renstra SKPA, Renja SKPA, RKPA, KUA dan PPAS. Mekanisme penyusunan
APBA dikenal dengan 2 (dua) sistem, yaitu istilah top down dan istilah button up.
Proses pembentukan Qanun di Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan asas
pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan,
kelembagaan pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
keterlaksanaan, pendayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan,
keterbukaan dan keterlibatan publik.

Kata Kunci: Anggaran Daerah, Penyusunan Anggaran, Bappeda, Keuangan Daerah.



ANALYSIS OF PREVENTION PROCESS OF ANNUAL
ACTIVITY APBA ACCREEMENT IN BAPPEDA ACEH

By : Maulana
Student Identity Number : 1309200070101
Supervisor : 1. Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak., CA.

2. Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ak.
ABSTRACT
This research aims to test the process of preparing the budget annual
activities at BAPPEDA Aceh, which has been in accordance with the provisions
of the prevailing laws and regulations so it can facilitate the financing of regional
development. The research method is a descriptive qualitative with case study
approach at BAPPEDA Aceh. Data collection technique consisted of interviews,
observation and documentation. In collecting the data, the researchers collected
the data by interviewing the employees of the BAPPEDA Aceh, with direct
observations and data collection from the field, namely documents related to the
Budget Process of SKPA BAPPEDA Aceh and reviewing relevant theories. The
results showed that based on Permendagri No. 13 of 2006 on Guidelines for
Regional Financial Management, in summary the structure of APBD consists of:
revenue, expenditure and financing. The process of the preparing regional
development budgets at the BAPPEDA office consists of several stages and
interrelated that are based on the RPJP Aceh document, RPJM Aceh, Renstra
SKPA, Renja SKPA, RKPA, KUA and PPAS. The mechanism of the preparation
of the APBA is known by two systems, which are the term top down and botton
up. The process of establishing the Qanun in the Government of Aceh is
established on the basis of the formation of a Legislation that includes the clarity
of objectives, institutional of proper formation, the suitability of the type and
content material, the implementation, utilization and usability, the clarity of
formulation, the openness and public involvement.

Keywords: Regional Budget, Budgeting, Bappeda, Regional Finance.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK