Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH
Pengarang
SILVIA MELISA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1501003010054
Fakultas & Prodi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (D3) / PDDIKTI : 62401
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Laporan kerja praktik (LKP) bertujuan untuk mengetahui prosedur pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan kerja praktik merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di BPKP Perwakilan Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya. BPKP Perwakilan Aceh berkedudukan di Ibu Kota Banda Aceh, jalan Tgk, Panglima Nyak Makam, Banda Aceh 23118, Telp. (0651)28133, 28134, dan 28183, Faks 28173.
BPKP dan aparat pemerintah daerah. kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, dan meningkatkan tata kelola desa dan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.
Tidak Tersedia Deskripsi
ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN (Syarifah Rahmah, 2019)
HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERSONAL AUDITOR TERHADAP TINGKATRNPENERIMAAN PENYIMPANGAN PRILAKU DALAM AUDITRN(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR BADAN PENGAWASRNKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSIRNNANGGROE ACEH DARUSSALAM) (SIRAJUL MUNIR, 2024)
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GAYO LUES (Sri Karlinayani, 2016)
PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA DI KECAMATAN TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN) (Ridha Amalia, 2017)
PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN KANTOR BPKP PERWAKILAN ACEH (Debi Lestari, 2022)