Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KONTRADIKSI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH
Pengarang
Ashabul Chairi - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1210103010111
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
1
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
ASHABUL CHAIRI KONTRADIKSI TRANSPARANSI
2018 INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI
ACEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp, tabl, bibl, app.
(Ubaidullah, MA)
Hak warga negara untuk memperoleh informasi telah diatur dalam pasal 3
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat UU No. 14
Tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Aceh dengan
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh.
Permasalahannya adalah Aceh melalui PPID Utamanya telah memperoleh prestasi
terbaik tingkat nasional kategori transparansi informasi publik tetapi tingkat
indikasi korupsi juga tinggi di Aceh. Seharusnya semakin baik tingkat transparansi
informasi publik suatu daerah maka akan semakin rendah angka korupsinya.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja PPID Utama Aceh
dalam memperoleh prestasi terbaik tingkat nasional dan untuk menjelaskan
hubungan antara transparansi informasi publik PPID Utama Aceh dengan indikasi
korupsi di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi
kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh PPID Utama Aceh
adalah penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), membangun website
resmi, melakukan koordinasi dan pembinaan untuk PPID pembantu yang ada di
dinas terkait, serta menyusun daftar informasi publik baik di PPID Utama Aceh
maupun pendampingan di PPID pembantu. Transparansi informasi publik hanya
berjalan dengan baik di PPID Utama Aceh saja, tetapi tidak pada pemerintahan
Aceh secara keseluruhannya.
Kesimpulannya adalah kinerja PPID Utama Aceh sudah maksimal atau baik
dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 sehingga memperoleh
prestasi terbaik tingkat nasional. Hubungan prestasi transparansi informasi publik
yang diperoleh PPID Utama Aceh tidak mempengaruhi atau tidak dapat menekan
tingkat indikasi korupsi yang tinggi di Aceh.
Kata Kunci: Good Governance, Transparansi Informasi Publik, Korupsi
Tidak Tersedia Deskripsi
PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) ACEH (Amri Wahid Hidayat, 2016)
PENGARUH KUALITAS SDM DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (Karimullah, 2019)
ANALISIS MODEL GOOD GOVERNANCE BERBASIS E-GOVERMENT PADA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH (Ibnu Khaldun, 2019)
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PERAN GERAKAN ANTI KORUPSI (GERAK) ACEH DALAM PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (SITI FATHIA, 2026)
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN SKPD DI KOTA BANDA ACEH (Azlim, 2025)