Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
KHALID DAHLAN, EFEKTIVITAS PEMOLISIAN
MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DI PROVINSI ACEH.
2018 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 71), pp., tabl., bibl., app.
(Dr. M. Gaussyah, SH., MH.)
Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:“Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai
kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan
bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Kapolri telah membentuk sebuah
Konsep Polmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Pemolisian Masyarakat, dimana polisi masyarakat ditugaskan di setiap desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan dan pelaksanaan tugas
Bhabinkamtibmas di Provinsi Aceh, menjelaskan hambatan-hambatan, dan mencari
solusi terhadap permasalahan yang ada.
Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian
lapangan (Field Research) yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis
dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk
deskriptif untuk mengkaji kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan/pelaksanaan tugas
Bhabinkamtibmas di setiap desa di wilayah Indonesia khususnya Provinsi Aceh tidak
terlaksana secara maskimal disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti
kurangnya personil yang dapat ditugaskan sebagai Bhabinkatibmas di jajaran kepolisian,
kurangnya fasilitas/sarana, dan tidak cukupnya anggaran dari pemerintah untuk
menjalankan satu desa satu Bhabinkamtibmas serta kondisi masyarakat.
Sebaiknya penerapan Konsep Polmas yaitu satu desa satu Bhabinkamtibmas
dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan masyakarat dan juga memperhatikan
hal-hal lainnya seperti jumlah personil yang dibutuhkan, anggaran dan fasilitas/sarana
yang akan ditempati oleh polisi desa yang akan bekerja secara maksimal 1 kali 24 jam
setiap hari terhadap masyarakat di desa penugasan.

Tidak Tersedia Deskripsi