Electronic Theses and Dissertation

EFEKTIVITAS RETRIBUSI TERMINAL
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)

Muhammad Fakhziatuddin *
Mahdi Syahbandir **
Mujibussalim ***

ABSTRAK

Secara prinsip Pendapatan Asli Daerah dari retribusi daerah yang termasuk didalamnya retribusi terminal diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai teknis bagaimana pengelolaannya di daerah diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Dengan demikian timbul permasalahan yang perlu dikaji bagaimanakah penentuan target penerimaan retribusi terminal, apakah pemungutan retribusi terminal sudah efektif, dan Apakah pungutan retribusi terminal dapat dipertahankan.
Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui bagaimana penentuan target penerimaan retribusi terminal, untuk mengetahui efektif tidaknya pemungutan retribusi terminal, dan untuk mengetahui perlu tidaknya pungutan retribusi terminal dipertahankan.
Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaahan dokumen observasi dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dinilai masih kurang efektif sungguhpun terhadap pelaksanaan program yang dilakukan terlaksana sampai dengan tujuan, terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengoptimalan pemungutan retribusi terminal, antara lain : implementasi Qanun Retribusi Terminal di daerah belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, khususnya dalam hal penerapan sanksi bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan retribusi terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan masih lemahnya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal. Proses penentuan target termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan Dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Retribusi terminal yang sampai saat ini memang perlu dipertahankan oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota karena menjadi prospek yang positif, terkhusus di Wilayah Aceh yang faktanya Penghasilan Asli Daerah masih sangat rendah.
Disarankan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih serius dalam mengelola retribusi terminal dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia petugas dilapangan dan sarana prasaran pendukung di terminal. Disarankan kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan untuk bertindak tegas kepada para supir angkutan bus dan angkutan kota yang kurang membayar bahkan tidak membayar sama sekali dan yang mangkal diluar area terminal. Dan disarankan bagi petugas yang melakukan pengutipan retribusi dilapangan hendaknya pungutan dilakukan secara tepat, dalam artian dilakukan dengan prosedur yang benar, agar tidak menimbulkan kebocoran pemasukan.

Kata kunci : Efektifitas, Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah.

Tidak Tersedia Deskripsi