Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
Pengarang
JEFRIE MAULANA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1509200030027
Fakultas & Prodi
Fakultas / / PDDIKTI :
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
343.03
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA
PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
Jefrie Maulana
Eddy Purnama
Mahdi Syahbandir
ABSTRAK
Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok penelitian ialah apakah Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat dan apakah mekanisme pengawasannya telah sesuai dengan asas kemanfaatan.
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan prinsip kesejahteraan rakyat serta mekanisme pengawasan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh telah sesuai dengan asas kemanfaatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil peneltian menunjukkan bahwa pertama, perimbangan dana otonomi khusus Aceh belum sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang pembagiannya lebih besar untuk Provinsi daripada Kabupaten/Kota. Kedua, pengawasan penggunaan dana otonomi khusus Aceh belum menjamin pemenuhan asas kemanfaatan. Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh tentang Satuan Kerja Khusus dan tentang kriteria seleksi program serta kurangnya peran pengawasan dari lembaga khusus Aceh sebagai bentuk pengawasan eksternal.
Peraturan pembagian dana otonomi khusus Aceh harus menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata dengan memperbesar alokasi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Harus segera dibentuk Peraturan Gubernur tentang tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan pembentukan Satuan Kerja Khusus dengan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak yang terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Gampoeng serta lembaga khusus yang lahir dari otonomi khusus Aceh.
Kata Kunci : Dana Otonomi Khusus dan Perimbangan Keuangan
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (ZAINAL MUTTAQIN, 2016)
PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN, REGULASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE (Kuasa, 2016)
PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA (JEFRIE MAULANA, 2018)
PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODALPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014 (FATHUR RAFI, 2016)
PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA) PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA) (Ikhsan, 2015)