<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="37331">
 <titleInfo>
  <title>PENGULANGAN TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN-BAGIAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN PENERAPAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Afrijal</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2018</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Null</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>PENGULANGAN TINDAK PIDANA MEMILIKI &#13;
BAGIAN-BAGIAN SATWA YANG DILINDUNGI DAN &#13;
PENERAPAN HUKUMNYA&#13;
(Suatu  Penelitian  di  Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri&#13;
Bireuen)&#13;
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala&#13;
(iv,63),pp.,bibl.,app.&#13;
ABSTRAK&#13;
Afrijal,&#13;
2017&#13;
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.&#13;
Residive  adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah di&#13;
hukum karena  perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu,kemudian melakukan&#13;
kejahatan lagi, dan didalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan   oleh hakim sedangkan &#13;
waktu yang dilakukannya kembali belum mencapai 5 tahun.&#13;
Pasal 21 ayat (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi &#13;
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa  setiap orang dilarang &#13;
untuk “memperniagakan, menyimpan  atau  memiliki  kulit, tubuh  atau  bagian-bagian lain &#13;
satwa yang dilindungi  atau  barang-barang yang dibuat  dari  bagian-bagian  satwa  tersebut  atau&#13;
mengeluarkannya  dari  suatu  tempat di Indonesia ke  tempat lain didalam  atau  diluar &#13;
Indonesia”,  pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidanadalam Pasal 40 ayat (2) &#13;
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana &#13;
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana &#13;
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta &#13;
rupiah).  Namun kenyataannya  masih terdapat tindak pidana  memiliki  bagian-bagian  satwa &#13;
yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen.&#13;
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan  faktor  terjadinya pengulangan tindak pidana &#13;
memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi,  untuk  menjelaskan  pertimbangan  hakim &#13;
dalam menjatuhkan pidana  dan untuk menjelaskan upaya  penanggulangan  terhadap &#13;
pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi.&#13;
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  empiris  yaitu  penelitian &#13;
kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, &#13;
peraturan perundang-undangan.  Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai &#13;
responden dan informan.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya  pengulangan tindak &#13;
pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi  dilatarbelakangi oleh  faktorekonomi, &#13;
adanya kesempatan  dan lemahnya penegakan hukum.  Pertimbangan hakim dalam &#13;
menjatuhkan pidana  sejauh ini sudah tepat  karena majelis hakim menganggap hukuman itu &#13;
sudah setimpal atau sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa serta  upaya &#13;
penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana  pengulangan tindak &#13;
pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi terdiri dari upaya melakukan sosialisasi &#13;
tentang satwa yang dilindungi, melakukan penjagaan dan pengawasan.&#13;
Disarankan untuk melakukan penindakan  yang    lebih  tegas dalam    menanggapi faktor &#13;
penyebab  pengulangan tindak pidana memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi  dan &#13;
kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan pihak Badan Konservasi Sumber Daya &#13;
Alam.</note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>37331</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2018-01-08 15:54:10</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2018-01-09 08:51:54</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>