Electronic Theses and Dissertation

AGREEMENT IMPLEMENTATION OF ROTATIONAL FUND BETWEEN THE INTER-VILLAGE COOPERATIONBOARD AND PEOPLE GROUPS OF VILLAGE
(A Case Study in Pidie District)

Yusriadi*
Sri Walny Rahayu**
Taqwaddin***
ABSTRACT
The Act Number 6, 2014 regarding Village has provided legal basis for UPK organization under the BKAD. The strengthening of the legal aspects of UPK in the institutional above context is considered to be inadequate by some; it is based on the need for protection of asset ownership status as well as legal funding of rotational fund activities. The government is expected to be consistent with the village position as the Act Number 6, 2014 on Village including the recognition ( policy ) of communal ownership rights (not only private and public ownership) by placing the Village (Village’s Chief) as legal subjects representing communal ownership (joint assets). It requires consistency to derivation of village cooperation is required as the Act Number 6, 2014 on the Village and it is used by the region as a legal funding of asset ownership, activities, and institutional rotational funds in the context of inter-village cooperation.
This research aims to know the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village and to explore the obstacles faced in the implementation of the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village.
This is normative legal research (juridical normative) or doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data.
The research shows that the implementation of the agreement implementation of rotational budget has been going as demanded by the rules which are worded in the Standard Operating Procedure (SOP) the rotational pattern of Sharia and using murabahah principle that is the trading agreement by using the statement of basic prices and margin which is consented by both buyers and traders, the obstacles faced are enterprise’s’ failure, lack of products’ sale, inaccurate in using fund for capital of enterprise, lack of honesty of members in paying loan of trading, hence this condition affecting the returning of the amount of loan of the trade to UPK by groups, in fact there is a group responsibility, but the number of loan trade that must be returned is not based on what has been consented in the agreement, hence it affects the work of the groups and the UPK work as the beholder of the rotational budget.
It recommended that the BKAD in implementing it must be conducting a lot of consultation in regard with murahbaha agreement with people’s groups hence in the implementation there is no hesitation hence the agreement of the rotational budget based on sharia rules is implemented based on the existing laws in society, and the people group and Inter-Village Cooperation Board should provide an agreement that is binding hence there is no agreement breach and they should make a report of the fund in order to boost transparency by creating special team to overcome the transparency of the matter.

Key words: Agreement, Rotational Budget

IMPLEMENTASI PERJANJIAN DANA BERGULIR ANTARA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT GAMPONG
( Studi Kasus Kabupaten Pidie )


Yusriadi
Sri Walny Rahayu
Taqwaddin Husin
ABSTRAK
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pendasaran legal terhadap kelembagaan UPK dalam naungan BKAD. Penguatan aspek legal UPK dalam konteks kelembagaan seperti di atas dirasakan belum cukup oleh beberapa pihak, hal ini didasarkan pada kebutuhan terhadap perlindungan status kepemilikan aset serta pendasaran legal terhadap kegiatan dana bergulir. Pemerintah diharapkan konsisten dengan kedudukan desa sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk pengakuan (kebijakan) terhadap hak kepemilikan komunal (tidak hanya kepemilikan privat dan publik) dengan menempatkan Desa (Kepala Desa) sebagai subyek hukum yang merepresentasikan kepemilikan komunal (aset bersama). Dibutuhkan konsistensi terhadap derivasi kerjasama desa sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan digunakan oleh daerah sebagai pendasaran legal kepemilikan aset, kegiatan, serta kelembagaan dana bergulir dalam kontek kerjasama antar desa
Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier .
Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian dana bergulir sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam Standart Operasional Prosedur ( SOP) perguliran pola syari’ah dan menggunakan sistem murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, hambatan yang terjadi disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli, sehingga kondisi ini mempengaruhi pengembalian sejumlah utang jual beli kepada UPK oleh kelompok, sekalipun ada tanggung renteng kelompok, namun jumlah utang jual beli yang seharusnya dikembalikan tidak dapat tercapai sesuai perjanjian, sehingga mempengaruhi kinerja kelompok dan kinerja UPK selaku pengelola dana Bergulir.
Seharusnya BKAD dalam mengimplemantasi harus banyak melakukan sosialisasi tentang perjanjian akad jual beli murahbaha kepada kelompok masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan sehingga mekanisme perjanjian dana bergulir berbasis pola syariah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat, dan diharapkan kepada kelompok masyarakat dan Badan Kerjasama Antar Desa untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat agar tidak terjadi wanprestas dan membuat laporan kegiatan dana bergulir supaya memacu transparansi dengan cara membentuk tim khusus untuk menangani masalah transparansi tersebut.
Kata Kunci :Perjanjian,Dana Bergulir

Tidak Tersedia Deskripsi