Tari Nasyiah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2018 id Indonesia

Null

ABSTRAK TARI NASYIAH PELAKSANAAN DENDA ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59),pp.,bbl.,tabl. 2017 (DR.TEUKU MUTTAQIN MANSUR, M.H.) Aceh diberi peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa secara adat. Adapun jeniss engketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 salah satunya adalah khalwat. Dalam pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 menyebutkan bahwa jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat gampong salah satunya adalah denda adat. Penyelesaian kasus khalwat didapatkan adanya pelaksanaan penyelesaian yang berbeda-beda khususnya dalam hal pengenaan denda adat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pelaksanaan pemberian denda adat kepada pelaku khalwat di Kota Banda Aceh, dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan denda adat terhadap pelaku khalwat di Kota Banda Aceh. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai informan dan responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat disetiap gampong pada dasarnya sama. Namun ada bebera pahal yang berbeda, yaitu karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lembaga adat, keikhlasan para pihak (pelaku) khalwat dan kesepakatan bersama dalam siding adat. Hambatan dalam pelaksanaan denda adat kepada pelaku khalwat adalah kondisi ekonomi keluarga para pihak. Tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat. Disarankan untuk semua pihak agar putusan adat haruslah dihormati dan dihargai oleh semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga negara. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar peraturan/Qanun Aceh terkait dengan defenisi denda, dan pengenaan denda adat agar menyebutkan jumlah pengenaan denda secara tegas batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda adat, dan diharapkan kepada Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasi khusus kepada keuchik-keuchik gampong dan perangkat adat gampong mengenai permasalahan-permasalahan adat sanksi-sanksi adat. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 37282 2018-01-08 13:01:05 2018-01-08 14:34:52 machine generated