Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
Pengarang
M. Abrarkhirad S. Albab - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010305
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2018
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
M. ABRARKHIRAD S. ALBAB, IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DALAM PEMBENTUKAN QANUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA ACEH
2017
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,59), pp., bibl.
(Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.,)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pasal 34 ayat (3), dan Pasal (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menyatakan bahwa penyerahan KUA PPAS kepada DPRA selambat-lambatnya
pertengahan bulan Juni tahun anggaran. Namun pada kenyataannya penyerahan KUA
PPAS tahun anggaran 2016 terlambat yaitu pada tanggal 19 Desember 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang
menyebabkan keterlambatan pembahasan dan pengesahan qanun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh
(TAPA) Aceh kepada DPRA.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris,
yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang
menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Penelitian
hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai
perilaku nyata Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya
dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keterlambatan dari pembahasan
dan pengesahan qanun APBA adalah terlambat diajukan KUA PPAS oleh Tim TAPA
Aceh kepada DPRA dan pihak DPRA harus membaca semua dokumen yang telah
diajukan oleh Tim TAPA Aceh jadi membutuhkan waktu untuk melihat apakah
program yang direncanakan tepat sasaran atau tidak terlebih dahulu anggota DPRA
melakukan reses kedaerah pemilihan masing-masing.
Diharapkan untuk mengatasi keterlambatan pembahasan dan pengesahan
qanun APBA pihak eksekutif harus menyerahkan KUA PPAS tepat pada waktunya
dan saat pembahasan di DPRA Gubernur harus hadir jika ada usulan program ditolah
oleh DPRA mudah untuk diusulakan yang lain. Pihak DPRA juga harus
mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau
golongannya dalam pembahasan qanun APBA.
Tidak Tersedia Deskripsi
FUNGSI BUDGETING PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRDRN(STUDI KASUS KETERLAMBATAN PEMBAHASAN APBA 2017) (Akmal Firdaus, 2023)
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) (Mardiana, 2017)
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (M. Abrarkhirad S. Albab, 2018)
PENGARUH LATAR BELAKANG ANGGOTA DEWAN, PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, DAN TRANSPARASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERAN ANGGOTA DPRA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI ACEH) (MAGHFIRATUL IKRAM, 2021)
PERAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENINGKATKAN PUBLIC TRUST (M. NUR AKHYAR, 2023)