Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH)
Pengarang
Eka Ulfadani - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1203101010201
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Eka Ulfadani,
2017
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,58),pp.,bibl.,app.
Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai Das Sollen atau “Keharusan” dalam peneltian ini menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Das Sein atau “Kenyataan” dalam penelitian mengambil kasus yang terjadi pada perusahaan konstruksi PT. Geuruete Meugah Perkasa, Dirut perusahaan ini dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sejak tahun 2011-2014 dan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa pajak sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.080.019.475,- (satu milyar delapan puluh juta sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
Tujuan penelitianini untuk mengetahui dan menjelaskan; faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak, dan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana penggelapan pajak PT. Geuruete Meugah Perkasa.
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan.
Hasil penelitian terhadap tiga permasalahan ysng telah teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak di PT. Geurete Meugah Perkasa dipicu oleh karena adanya penolakan terhadap nilai pajak yang begitu tinggi, minimnya sosialisasi, adanya kesempatan dan keinginan, dan rendahnya rasa kepatuhan dan kesadaran hukum. Kedua, Hambatan yang ditemui dari sektor SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, dan alokasi anggaran. Ketiga, belum maksimalnya upaya penegakan hukum dalam menagani tindak pidana penggelapan pajak yang terjadi di PT. Geurete Meugah Perkasa.
Disarankan untuk melakukan penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka menanggapi faktor penyebab penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pajak, dan meningkatkan kualitas dan kuatitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi anggaran, juga melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif dalam menyelenggarakan upaya penegakan hukum.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (AGUSTIAN PUTRA, 2021)
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) (Eka Ulfadani, 2017)
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA SIGLI) (Kafrawi, 2023)
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM JABATAN OLEH KARYAWAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (AFDHALUL RIZKI GINTING, 2019)
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAKET SEMBAKO BANTUAN SOSIAL COVID 19 RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA) (FAHMI ALI AKBAR LUBIS, 2022)