Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
UPAYA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (DPKA) TERHADAP PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERTUNGGAK
Pengarang
Intan Rizki - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1003101010195
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
INTAN RIZKI
2017 UPAYA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (DPKA) TERHADAP PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERTUNGGAK
(Suatu Penelitian di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 55), pp, bibl., tabl.
(Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum)
Dalam Pasal 2 Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh disebutkan bahwa, salah satu jenis pajak Aceh adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kenyataannya pada pajak kendaraan bermotor di Aceh banyak terjadi tunggakan pajak, diperkirakan pada tahun 2014 jumlah tunggakan pajak mencapai sebesar Rp. 2.027.971.699, pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 2.880.518.600, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.345.394.800.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Dan untuk menjelaskan hambatan Dinas Pedapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan yang tertunggak.
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, pertama dengan melakukan penguatan dibidang hukumnya, yaitu dengan membuat beberapa aturan sebagai payung hukum. Kedua melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya yang tertunggak. Kemudian yang ketiga, secara represif dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tentang berapa pajak yang harus dilunasi. Kemudian yang keempat pemutihan pajak, dimana utang-utang pajak terdahulu di hapus dan wajib pajak hanya harus membayar pajak pada tahun itu saja. Dan Hambatan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) terhadap penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak pertama, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kedua, Kemampuan masyarakat yang masih rendah. Ketiga, Kurangnya melakukan tindakan dilapangan. Keempat, Kurangnya petugas dan fasilitas bagi petugas penagih pajak.
Disarankan kepada Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakan lebih tegas bagi masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotornya di Aceh. Disarankan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh untuk melakukan sosialisasi lebih intensif untuk merubah budaya masyarakat agar sadar untuk membayar pajak kendaraan bermotor agar tidak tertunggak. Dan melakukan tindakan dilapangan dengan mengecek langsung terhadap masyarakat yang tertunggak pajak kendaraan bermotor.
Tidak Tersedia Deskripsi
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/ UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH - BANDA ACEH (ZAWIL IHSAN, 2015)
TATA CARA PENERAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN UMUM DAN ALAT BERAT PADA KANTOR SAMSAT/ UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH - BANDA ACEH (MUHAMMAD ALFANDI, 2015)
ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PIDIE (RAKHMAD RINALDI WAHFAR, 2016)
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM) (Syukria Fitra, 2024)
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (Mahdinarmansyah, 2016)