Electronic Theses and Dissertation

Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
Agraria, yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
menegaskan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara, antara lain
karena diterlantarkan. Dalam hal hak milik atas tanah diterlantarkan terhitung 3 (tiga)
tahun sejak diterbitkannya hak milik, menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, hak milik tersebut
diidentifikasi dan diteliti guna menentukan dapat atau tidaknya tanah tersebut
dikatakan terlantar. Apabila tanah tersebut terindikasi terlantar dan upaya-upaya
penertiban sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam PP No. 11 Tahun 2010
tidak dipatuhi oleh pemilik haknya, maka menurut Pasal 9 ayat (2) PP No. 11 Tahun
2010 Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan tanah tersebut
sebagai tanah terlantar dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, hak
atas tanah menjadi hapus dan hubungan hukum pemegang hak atas tanah dengan
tanahnya menjadi putus. Walaupun penelantaran tanah dapat mengakibatkan
hapusnya hak atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih
dijumpai adanya hak milik atas tanah yang diterlantarkan (terindikasi terlantar).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan dapat atau
tidaknya tanah-tanah yang terindikasi terlantar dikategorikan sebagai tanah terlantar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat yang terjadi
terhadap masyarakat sekitarnya apabila suatu bidang tanah diterlantarkan oleh
pemegang haknya dan upaya-upaya yang ditempuh oleh Kanwil BPN Aceh dalam
menertibkan tanah-tanah yang terindikasi terlantar di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris,
sehingga metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara
mengumpulkan dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah tanah terlantar. Sedangkan data primer diperoleh
dengan mewawancarai para responden dan informan..Di samping itu juga dilakukan
observasi ke lapangan terhadap tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dalam jangka
waktu yang lama, sehingga terindikasi sebagai tanah terlantar.
_____________________________
*) Mahasiswa
**) Ketua Komisi Pembimbing
***) Anggota Komisi Pembimbing
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Disarankan kepada pemilik hak atas tanah yang menelantarkan tanahnya
supaya dapat mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah hak
miliknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Hal ini
untuk menghindari ditertibkannya tanah-tanah yang terindikasi terlantar, yang pada
akhirnya akan mengakibatkan hapusnya hak milik atas tanah tersebut. Di samping itu
juga supaya hak milik atas tanahnya yang terindikasi terlantar tidak mengganggu
keindahan kota, menggangu dan merugikan orang lain di sekitarnya. Kanwil BPN
kiranya dapat

Tidak Tersedia Deskripsi