Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
MOBILISASI SUMBER-SUMBER ADMINISTRASI OLEH CALON PETAHANA PADA PEMILUKADA SUBULUSSALAM TAHUN 2013
Pengarang
Riki Rustandi - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1210103010023
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Subject
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
320
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Riki Rustandi 2017 Mobilitas Sumber-sumber Administrasi
xv
oleh Calon Petahana pada Pemilukada
Subulussalam tahun 2013
Fakultas Ilmu Sosila Ilmu dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
(Prof. Dr. Adwani, SH.,M.Hum)
(x, 70), pp.,tabl.,app
Pelaksanaan pilkada Kota Subulussalam terindikasi kasus pelanggaran
netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada
publik service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 hukum tersebut
terlanggar dengan realita ada kecendrungan birokrasi Subulussalam terlibat
politisasi seperti : terlibat kampanye politik, mobilisasi aparatur sipil negara untuk
mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keterlibatan dan
penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis.
Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. metode
pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, studi dokumentasi, bukubuku,
jurnal, skripsi dan karya ilmiah. Wawancara langsung telah dilakukan
terhadap beberapa informan teridiri dari Badan kepegawaian daerah, Komisi
Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Camat
Sultan Daulat, Ketua PGRI, Ketua Kopri, Kepala Desa, TNI/Polri serta Aparatur
Sipil Negara Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh aparatur sipil negara ini bisa
mendongkrak suara calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengabaikan
netralitas ASN dan kemudian penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik
praktis di motivasi untuk meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit
politik.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk menjaga netralitas
aparatur sipil negara dibutuhkannya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan
pemerintahan. Kepala daerah seharusnya tidak menjadi pembina kepegawaian
tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah, kepada
ASN yang terlibat politik praktis diberikan sanksi administrasi negara dan calon
petahana yang terbukti memobilisasi ASN diberikan sanksi gagal mencalonkan
dan diberikan sanksi administrasi negara.
Kata kunci: Politik Praktis, ASN, Pemilukada.
Tidak Tersedia Deskripsi
PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH PETAHANA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA) (Yusnin, 2016)
DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK KEPALA DAERAH PETAHANA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (AFDHALU ZIKRI ABDULLAH, 2022)
KEMENANGAN MERAH SAKTI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WALIKOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2014-2019 (SRI JUNI HANDAYANI, 2014)
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA ) TAHUN 2006 DAN 2012 DI KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA (Muhammad Noval , 2016)
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KLUET SELATAN) (AGUS ARISMAN HARDI, 2013)