Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NURUL FAJRI, TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN
2017 MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (Suatu
Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kuta Alam, Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 52) pp., bibl., tabl., app.
(Muzakkir Abubakar, S.H.,S.U.)
Proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mengenai pelaksanaan
tata cara dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebuah perkawinan
akan dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan melawati proses tata cara
yang susuai dengan Agama dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi
sebagian masyarakat masih kurang disiplin dalam melengkapi syarat-syarat yang
diajukan kepada pihak KUA, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan
kecurangan-kecurangan pada saat pengurusan syarat-syarat yang diajukan oleh
pihak kepada KUA.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses perkawinan
melalui Kantor Urusan Agama, menjelaskan akibat hukum bagi perkawinan yang
tidak memenuhi proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, dan
menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya
perkawinan yang tidak memenuhi proses tata cara perkawinan melalui KUA.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui
metode yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis
ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui
wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian untuk melakukan proses perkawinan melalui
KUA Kecamatan Kuta Alam para calon pengantin harus mempersiapkan
persyaratan pendaftaran Nikah yang sudah di tentukan pihak KUA, seperti surat
N1sampai dengan N7. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak memenuhi
persyaratan, maka pihak KUA akan melakukan pembatalan nikah sehingga
pernikahan tersebut tidak akan terlaksana. Upaya yang dilakukan pihak KUA
terkait terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dengan
mengeluarkan blangko N8, yaitu pemberitahuan kurang berkas atau tidak
memenuhi syarat nikah dan memberikan waktu kepada para calon untuk
melengkapi syarat tersebut dan dapat dilampirkan minimal 10 hari kerja sebelum
pelaksanaan hari nikah dapat mengajukan pembatalan nikah tersebut ke
Mahkamah Syariah.
Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama agar lebih teliti dalam
memeriksa syarat pengajuan kehendak nikah, dan disarankan kepada calon
mempelai untuk jujur dalam pengisian biodata dalam mengajukan kehendak nikah
melalui KUA.

Tidak Tersedia Deskripsi