Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
M ZAHRUL MUBARAQ, MEKANISME MUTASI PEJABAT
STRUKTURAL YANG DILAKUKAKN OLEH
GUBERNUR ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2017 (vii, 65), pp., bibl.
(Prof. Dr. Husni. S.H, M.Hum )
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir
masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Bahwa Gubernur
Aceh tidak dapat lagi melakukan pergantian pejabat Struktural, dalam hal ini
kalau di Aceh disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, karena
mengingat masa jabatan Gubernur Aceh terhitung hanya tinggal 3 (tiga) bulan lagi
yang berakhir pada 25 juni 2017. Gubernur juga menggantikan atau melakukan
pergantian pejabat struktural Eselon II tanpa surat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) seperti yang dicantumkan dalam Pasal 71 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mutasi pejabat yang
dilakukan oleh Gubernur sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Untuk mengetahui konsekuensi hukum mutasi dilakukan tanpa melalui
prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
melakukan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis
melalui data dan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil
penelitian, yurisprudensi, buku, doktrin dan jurnal hukum.
Hasil dari penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa Gubernur Aceh
harus mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dikarenakan juga
menjadi pasangan calon Gubernur Aceh pada Pilkada serentak 2017, dalam
perspektif hukum administrasi negara, sesungguhnya tindakan gubernur memutasi
pejabat di jajaran Pemerintah Aceh bisa berbentuk legal bersyarat (legalitas
bersyarat). Sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada pejabat yang
melanggar Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bisa dikenakan pembayaran uang
paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak
jabatan atau pemberhentian sementara dengan tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
Disarankan Seharusnya Gubernur meminta persetujuan / izin tertulis
terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan mutasi, bukan
sesudah melakukan mutasi Pejabat Struktural Eselon II meminta izin tertulis,
sehingga tidak ada dampak buruk atau konsekuensi baik bagi Gubernur sendiri
maupun kepada pejabat yang telah dilantik, Seharusnya gubernur tetap harus
tunduk pada peraturan tersebur, walaupun secara eksplisit tidak ada sanksi
administrasinya pada akhir masa jabatan.

Tidak Tersedia Deskripsi