Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
PERSEPSI MASYARAKAT ACEH
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG KESEHATAN DALAM
MENGGUNAKAN KARTU JAMINAN
KESEHATAN RAKYAT ACEH
(Studi penlitian di Rumah Sakit Umum Daerah
Ibu dan Anak Provinsi Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala
Radhi Darmansyah M.Sc
(viii, 67), pp., bibl., app.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kebijakan ini
dikeluarkan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan tidak mampu.
Tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pesepsi Masyarakta AcehTerhadap
Pelayanan Pubkik di Bidang Kesehatan dalam Menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Rakyat
Aceh di RSUD Ibu dan Anak Provinsi Aceh dan dampak negatif dan positif dalam
pelaksanaannya, serta sinkronisasi antara JKN dan JKRA.
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi diperoleh melalui penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks,
peraturan perundang-undangan, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan
penelitian lapangan diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang
berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program JKN dan JKRA sudah mulai
diimplementasikan dan telah berjalan sejak awal Januari 2014 di RSUD Ibu dan Anak Provinsi
Aceh. Pada pelaksanaannya, program jaminan kesehatan tersebut belum dapat memberikan
pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Pemahaman masyarakat merupakan salah satu
faktor yang mengakibatkan program pemerintah ini banyak menuai kasus-kasus di lapangan.
Beberapa faktor terjadi disebabkan oleh; kurangnya sosialisasi, kurangnya monotoring dan
evaluasi dari pemerintah daerah, kurangnya kerjasama antara puskesmas dan rumah sakit. Sejauh
ini pelaksanaan JKN dan JKRA mulai menunjukkan arahnya dibandingkan dengan
pelaksanaannya yang dahulu. Sinkronisasi serta integrasi yang dilakukan mulai terarah,
walaupun sepenuhnya belum mencapai kesempurnaan.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya terus melakukan evaluasi kepada
pihak rumah sakit, harus lebih cepat dalam menuntaskan permasalahan pelayanan. Mutu
pelayanan kesehatan dan kinerja yang baik merupakan dambaan bagi setiap masyarakat,
tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan
yang telah disahkan.
Kata Kunci: Kebijakan publik, pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan.
ILHAM MULIA
2017

Tidak Tersedia Deskripsi